...

Sosialisasi Ketaspenan, Pemberkasan Klaim, Enrollment Serta Pengenalan Produk & Layanan Bank Mandiri Taspen


Diposting pada 06 Oktober 2022, oleh BKPSDM


Jember – Rabu (05/10/2022), Sosialisasi Ketaspenan, Pemberkasan Klaim, Enrollment Serta Pengenalan Produk & Layanan Bank Mandiri Taspen Bagi ASN Yang Memasuki Batas Usia Pensiun di Pemerintah Kabupaten Jember dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Jember berkolaborasi bersama tim dari PT. TASPEN Regional Jember dan Bank Mandiri Taspen sebagai salah satu anak perusahaan PT. TASPEN. Bertempat di Aula Pusdiklat BKPSDM Kab. Jember. Hadir dalam dalam acara Kepala BKPSDM Kabupaten Jember, Bapak Sukowinarno, SH.,S.Pd.,M.Si. Branch Manager PT. TASPEN Regional Jember Bapak  Surya Mustafa serta Kepala PT. Bank Mandiri Taspen Cabang Jember . Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat/pegawai BKPSDM Jember yang membidangi layanan kepensiunan serta dihadiri oleh PNS yang memasuki batas usia pensiun di Pemerintah Kabupaten Jember.

Kegiatan ini didasarkan pada PP No. 20 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 Tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil dan PP No. 70 tahun 2015 Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Layanan untuk ASN yang diberikan oleh PT. TASPEN yaitu TASPEN sebagai penyelenggara Jaminan Sosial Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pejabat Negara yaitu Program Tabungan Hari Tua (THT), Program Pensiun, Program JKK dan JKM.

1.     Program Tabungan Hari Tua (THT)

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1981 yang telah diubah dengan PP 20 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981, TASPEN mengelola program THT yang merupakan Program Asuransi terdiri dari Asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia pensiun ditambah dengan Asuransi Kematian.

Asuransi Dwiguna adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan kepada peserta pada saat mencapai usia pensiun atau bagi ahli warisnya apabila peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun.

Asuransi Kematian (Askem) adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan keuangan dalam hal peserta/ keluarganya meninggal dunia baik pada saat masih aktif maupun setelah pensiun (penjelasan PP 25 tahun 1981 pasal 9 ayat 2). Askem anak diberikan apabila belum berusia 21 tahun atau 25 tahun yang masih sekolah dan belum menikah.

Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program THT dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 206/PMK.02/2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 241/ PMK.02/2016 Tentang Tata cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Kepesertaan Program THT dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/ Pejabat Negara sampai dengan Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara tersebut berhenti.

2         2.  Program Pensiun

Program Pensiun adalah penghasilan yang diterima oleh penerima pensiun setiap bulan sebagai jaminan hari tua dan penghargaan atas jasa-jasa Pegawai Negeri selama bertahun- tahun bekerja dalam dinas Pemerintah.

Hak-hak Penerima Pensiun :

1.   Pensiun Sendiri

2.   Pensiun Janda/Duda

3.   Pensiun Yatim Piatu

4.   Pensiun Orang Tua

5.   Pensiun Terusan

6.   Uang Duka Wafat (UDW)

7.   Pengembalian Nilai tunai Iuran Pensiun, bagi peserta yang diberhentikan tanpa hak pension baik dengan hormat maupun dengan tidak hormat.

Kewajiban Peserta :

1.  Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan.

2.  Melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya.

Kewajiban Penerima Pensiun :

1.  Melakukan perubahan data penerima pensiun dan keluarganya.

2.  Melakukan otentikasi untuk pembayaran pensiun, yaitu:

a.    Setiap 1 bulan bagi penerima tunjangan veteran dan dana kehormatan

b.    Setiap 2 bulan bagi penerima pensiun PNS/ Pejabat Negara/POLRI/TNI yang tidak mempunyai tunjangan keluarga.

c.     Setiap 3 bulan bagi penerima pensiun PNS/ Pejabat Negara/POLRI/TNI yang masih mempunyai tunjangan keluarga.

3.     Jaminan Kematian

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, TASPEN mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKM) yang merupakan merupakan perlindungan atas resiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan Kematian.

Kepesertaan Program JKM dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara sampai dengan pegawai/ pejabat negara tersebut berhenti.

Peserta JKM terdiri dari:

1.     Calon PNS dan PNS kecuali PNS Departemen Pertahanan Keamanan

2.     Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

3.     Pejabat Negara

4.     Pimpinan / Anggota DPRD

Hak-hak Pesera JKM :

1.     Santunan Kematian

2.     Uang Duka Wafat

3.     Biaya Pemakaman

4.     Bantuan Beasiswa bagi anak peserta yang wafat

Kewajiban Peserta JKM :

1.     Membayar iuran sebesar 4,75% dari penghasilan pegawai (gaji pokok ditambah tunjangan isteri dan tunjangan anak) setiap bulan.

2.     Melaporkan perubahan data peserta dan keluarganya.

Kewajiban Penerima Pensiun :

·        Memberikan keterangan mengenai data diri Iuran Program JKM diterima dari Pemberi Kerja sebesar 0,30% dari gaji Peserta perbulan sampai dengan 30 Juni 2017 dan mengalami kenaikan menjadi 0,72% dari gaji peserta setiap bulan terhitung sejak 1 Juli 2017.

4.     Jaminan Kecelakaan Kerja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 yang telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, TASPEN mengelola program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) yang merupakan merupakan perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat.

Kepesertaan Program JKK dimulai sejak yang bersangkutan diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Negara sampai dengan pegawai/ pejabat negara tersebut berhenti.

Peserta JKK terdiri dari :

1.     Calon PNS dan PNS kecuali PNS Departemen Pertahanan Keamanan.

2.     Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

3.     Pejabat Negara.

4.     Pimpinan / Anggota DPRD.

Hak-hak Peserta JKK :

1.     Perawatan

2.     Santunan

3.     Tunjangan Cacat

Kewajiban Peserta JKK :

·        Memberikan keterangan mengenai data diri Iuran Program JKK diterima dari Pemberi Kerja sebesar 0,24% dari gaji Peserta setiap bulan.

 

 


Dilihat sebanyak : 199 kaliBagikan ke Whatsapp