Sidak SPPG Kencong, Tim Gabungan Tekankan Perbaikan IPAL dan Pengelolaan Limbah

JEMBER, 8 JUNI 2026 – Pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Kencong terus diperketat. Satgas Tim 12 bersama Muspika Kecamatan Kencong kembali melakukan supervisi dan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Senin (8/6/2026), guna memastikan seluruh rekomendasi hasil monitoring sebelumnya telah ditindaklanjuti oleh pengelola. Senin, 8 Juni 2026.

Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada proses penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat, tetapi juga menyoroti aspek kesehatan lingkungan, pengelolaan limbah, serta kepatuhan terhadap standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim menemukan beberapa catatan yang masih perlu mendapatkan perhatian serius, terutama terkait sistem Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pada salah satu SPPG di wilayah Kencong. Temuan tersebut menjadi bahan evaluasi karena berpotensi menimbulkan dampak lingkungan apabila tidak segera dilakukan pembenahan.

Camat Kencong, Ronny Arvianto, mengatakan bahwa pengawasan berkala dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kualitas layanan Program MBG sekaligus memastikan seluruh dapur SPPG beroperasi sesuai standar.

“Monitoring ini dilakukan untuk memastikan seluruh rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya benar-benar dilaksanakan. Kami ingin pelayanan kepada penerima manfaat berjalan optimal, namun di sisi lain aspek kebersihan lingkungan dan pengelolaan limbah juga harus menjadi perhatian utama,” ujarnya.

Menurut Ronny, keberadaan SPPG harus memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitar. Oleh karena itu, setiap temuan yang masih ditemukan akan segera dilaporkan kepada Satgas MBG Kabupaten Jember sebagai bahan evaluasi lebih lanjut.

“Kami berharap seluruh pengelola SPPG terus meningkatkan kualitas pengelolaan dapur, menjaga kebersihan lingkungan, dan segera menyelesaikan berbagai catatan yang masih ditemukan agar pelayanan dapat berjalan lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Tri Darmawan, menilai sejumlah pengelola SPPG telah menunjukkan progres positif dalam memenuhi persyaratan teknis yang dibutuhkan. Beberapa dokumen pendukung seperti hasil uji laboratorium dan uji pangan telah dipersiapkan sebagai bagian dari upaya menjamin keamanan pangan.

Meski demikian, pihaknya masih mendorong percepatan penyelesaian dokumen kesehatan lingkungan, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL).

“Administrasi dan dokumen kesehatan lingkungan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menjaga mutu pelayanan. Semua standar harus dipenuhi agar makanan yang disajikan benar-benar aman dan memenuhi ketentuan kesehatan,” jelas Tri.

Dari hasil pemeriksaan lingkungan, Dinas PRKP dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jember menemukan sejumlah persoalan teknis pada sistem pengelolaan limbah yang memerlukan penanganan segera. Salah satunya adalah saluran IPAL yang masih mengarah langsung ke sungai tanpa fasilitas penampungan maupun sistem resapan yang memadai.

Muhammad Reza Rizkian menjelaskan bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah yang berlaku karena limbah harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan.

“Kami menemukan saluran IPAL yang masih terhubung langsung ke sungai serta beberapa titik kebocoran pada jaringan pipa. Kondisi ini berpotensi menimbulkan gangguan lingkungan dan harus segera diperbaiki oleh pengelola,” ungkapnya.

Sebagai tindak lanjut, pihaknya telah memberikan rekomendasi teknis kepada pengelola SPPG untuk melakukan perbaikan pada jaringan pipa yang bocor sekaligus membangun sistem penampungan dan resapan limbah yang sesuai standar.

“Kami berharap rekomendasi yang diberikan dapat segera dilaksanakan sehingga pengelolaan limbah berjalan lebih baik, tidak mencemari lingkungan, dan tidak menimbulkan keluhan dari masyarakat sekitar,” tegas Reza.

Seluruh hasil supervisi tersebut akan dilaporkan kepada Satgas MBG Kabupaten Jember sebagai bahan evaluasi bersama. Pemerintah berharap seluruh pengelola SPPG dapat segera menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jember dapat berjalan aman, sehat, tertib, dan ramah lingkungan.

Melalui pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, pemerintah juga ingin memastikan bahwa seluruh SPPG tidak hanya memenuhi standar pelayanan gizi, tetapi juga mampu menjaga kesehatan lingkungan sebagai bagian penting dari keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Jember.