PEMKAB JEMBER GELAR MONEV PPID PENGADUAN MASYARAKAT : KADISPORA JEMBER APRESIASI LAYANAN WADUL GUS'E
DISPORA JEMBER, Pemerintah Kabupaten Jember menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat pada Pemanfaatan Media Sosial untuk Keterbukaan Informasi Publik yang berlangsung di Aula PB Sudirman, Rabu (23/4). Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Jember, Direktur rumah sakit daerah, camat dan lurah se Kabupaten Jember. 24/04.
Acara ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas media sosial sebagai sarana pengaduan masyarakat sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip keterbukaan informasi publik.
Kegiatan dibuka oleh Asisten Administrasi Umum, Harry Agustriono mewakili Bupati Jember, Sebagai pemerintah daerah PPID ini sangat krusial dilakukan karena dapat membentuk pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ujar Harry.
Sementara, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jember Drs. Dr. Edy Budi Susilo, M.Si mengapresiasi atas penyelenggaraan Monev PPID dan optimalisasi media sosial sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, kami menyambut baik acara ini dan juga mendelegasikan tim pengelola PPID untuk berpartisipasi dan berperan aktif mengikuti acara hingga akhir acara. Ungkapnya.
"Media sosial bukan hanya alat publikasi, tapi juga sarana strategis untuk mendengarkan dan menanggapi aspirasi warga secara langsung dan cepat," Tegas Kadispora Edy.
Selama kegiatan berlangsung, peserta diajak untuk berdiskusi dan memetakan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan pengaduan melalui platform digital. Beberapa poin penting yang dibahas antara lain kecepatan respon, akurasi penanganan laporan, serta pentingnya etika komunikasi public, Digital governance & citizen engagement dan optimalisasi respon cepat aplikasi Wadul Gus e.
Kegiatan ini juga menjadi momentum evaluasi capaian program keterbukaan informasi, termasuk tindak lanjut atas pengaduan yang masuk setiap waktu. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan mekanisme jangkauan dan pengaduan masyarakat dapat semakin luas, transparan, responsif, dan partisipatif.
