18 Anggota BPD Gugut dan Pecoro Resmi Dilantik, Camat Rambipuji Tekankan Tantangan Besar Jelang Pilkades 2027

JEMBER, 11 NOVEMBER 2026 – Sebanyak 18 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari Desa Gugut dan Desa Pecoro resmi dilantik dan diambil sumpahnya dalam sebuah prosesi khidmat di Pendopo Kecamatan Rambipuji, Kabupaten Jember, Rabu 11 November 2026. Pelantikan tersebut menjadi momentum penting bagi penguatan kelembagaan desa sekaligus awal tanggung jawab baru dalam mengawal pemerintahan dan pembangunan di tingkat desa.

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah dipimpin langsung oleh Camat Rambipuji, Prima Kusuma Dewi. Satu per satu anggota BPD dari kedua desa mengikuti rangkaian acara dengan penuh kesungguhan, sebagai bentuk kesiapan mengemban amanah masyarakat serta menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Hadir dalam kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimka), di antaranya Kapolsek Rambipuji Iptu Kukun Waluwi Hasanudin serta perwakilan Danramil Rambipuji, Kusnadi. Turut hadir Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rambipuji, Abdul Khamid, yang bertugas sebagai rohaniwan dalam prosesi pengambilan sumpah.

Sejumlah undangan juga tampak menghadiri kegiatan tersebut, mulai dari Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua TP PKK, tokoh masyarakat, hingga tokoh agama dari masing-masing desa. Kehadiran berbagai unsur tersebut menjadi gambaran dukungan bersama terhadap penguatan lembaga desa dan keberlangsungan pemerintahan yang demokratis.

Dalam arahannya, Camat Rambipuji Prima Kusuma Dewi menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar seremoni pergantian atau pengisian jabatan kelembagaan, melainkan awal dari tanggung jawab besar yang harus dijalankan dengan penuh komitmen, integritas, dan dedikasi.

"Anggota BPD memiliki posisi strategis dalam sistem pemerintahan desa. BPD tidak hanya menjadi lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi jembatan komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah desa," pesannya.

Camat Prima secara khusus mengingatkan bahwa ke depan anggota BPD akan menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2027.

Ia menekankan agar seluruh anggota BPD mulai mempersiapkan diri sejak dini, meningkatkan koordinasi, memahami regulasi, serta membangun komunikasi yang baik dengan pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat.

Persiapan Pilkades, menurutnya, membutuhkan keseriusan dan tanggung jawab bersama. BPD harus mampu menjalankan perannya secara profesional, menjaga netralitas, serta ikut menciptakan suasana demokrasi yang aman, tertib, dan kondusif.

Selain menghadapi agenda Pilkades 2027, Camat Prima juga mengingatkan pentingnya fungsi BPD dalam menampung, menggali, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada pemerintah desa.

Aspirasi warga, lanjutnya, harus menjadi perhatian serius karena keberadaan BPD merupakan salah satu saluran demokrasi di tingkat desa. Dengan komunikasi yang terbuka dan koordinasi yang baik, berbagai persoalan masyarakat diharapkan dapat disampaikan dan dicarikan solusi melalui mekanisme pemerintahan desa.

Anggota BPD harus benar-benar hadir di tengah masyarakat. Serap aspirasi warga, dengarkan kebutuhan dan keluhan mereka, kemudian sampaikan kepada pemerintah desa agar bisa ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku," demikian pesan yang ditekankan Camat Prima dalam arahannya.

Sementara itu, Kapolsek Rambipuji Iptu Kukun Waluwi Hasanudin dalam sambutannya juga mengingatkan pentingnya peran strategis BPD dalam menjaga stabilitas dan kondusivitas lingkungan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa tugas BPD tidak berhenti pada penyerapan aspirasi masyarakat dan penyampaian berbagai persoalan kepada pemerintah desa. Lebih dari itu, anggota BPD harus mampu menjadi teladan dalam kehidupan bermasyarakat serta turut menjaga situasi keamanan dan ketertiban.

"Sebagai salah satu lembaga desa yang memiliki kedudukan penting, BPD diharapkan mampu menunjukkan sikap bijaksana, mengedepankan musyawarah, serta tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan yang dapat memecah persatuan warga," ujar Kukun.

Kapolsek juga menekankan bahwa komunikasi dan sinergi antara BPD, pemerintah desa, TNI-Polri, serta seluruh elemen masyarakat menjadi modal penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Terlebih menjelang Pilkades 2027, seluruh unsur kelembagaan desa dituntut untuk semakin dewasa dalam menyikapi perbedaan pandangan dan pilihan politik. Jangan sampai perbedaan pilihan justru menjadi pemicu perselisihan yang merusak kerukunan masyarakat. (sai)