Bapenda Sosialisasikan Pemutihan Pajak Kendaraan di Forum RT/RW Kaliwates, Warga Diajak Manfaatkan Kebijakan Bebas Denda

JEMBER, 13 NOVEMBER 2026 – Upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember melalui sosialisasi langsung kepada masyarakat. Kali ini, edukasi mengenai kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor disampaikan dalam pertemuan Forum RT/RW Kelurahan Kaliwates yang berlangsung di Perumahan Argopuro, Jumat malam (13/11/2026).

Sosialisasi tersebut disampaikan oleh Linda Yuni Wulandari, perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember. Dalam pemaparannya, Linda memberikan penjelasan mengenai sejumlah kebijakan terbaru terkait Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), termasuk program pembebasan denda serta kemudahan administrasi bagi masyarakat yang membeli kendaraan bekas.

Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah program Pembebasan Pajak Daerah Provinsi Jawa Timur Tahap II Tahun 2026. Program yang berlangsung mulai 1 Oktober hingga 30 November 2026 tersebut memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan kendaraan dengan sejumlah keringanan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/570/013/2026, terdapat beberapa bentuk keringanan yang diberikan. Di antaranya pembebasan sanksi administratif atau denda keterlambatan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), serta pembebasan pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor.

Selain itu, terdapat kebijakan khusus berupa pengurangan tunggakan pokok PKB tahun 2025 dan tahun sebelumnya sebesar 20 persen bagi wajib pajak yang berprofesi sebagai buruh dengan kendaraan sepeda motor roda dua. Sementara itu, pembebasan tunggakan pokok diberikan kepada kelompok masyarakat yang masuk dalam data P3KE atau DTSEN, kendaraan roda dua yang digunakan untuk transportasi online, serta kendaraan bermotor roda tiga sesuai persyaratan yang berlaku.

Linda juga menyampaikan informasi mengenai kebijakan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk kendaraan bekas. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, BBNKB hanya dikenakan atas penyerahan pertama kendaraan bermotor. Dengan demikian, masyarakat yang membeli kendaraan bekas tidak lagi dikenakan BBNKB untuk penyerahan kedua dan seterusnya.

Kebijakan tersebut diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk melakukan balik nama kendaraan setelah proses jual beli. Dengan kepemilikan yang telah disesuaikan dengan identitas pemilik baru, administrasi kendaraan menjadi lebih tertib dan memudahkan pemilik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dalam sosialisasi tersebut, Linda menekankan bahwa berbagai kebijakan keringanan pajak merupakan bentuk perhatian pemerintah untuk membantu masyarakat sekaligus mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak.

“Melalui sosialisasi ini, kami ingin masyarakat mengetahui bahwa pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan dan keringanan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ada pembebasan denda keterlambatan, pembebasan pajak progresif, hingga ketentuan BBNKB untuk kendaraan bekas yang tidak lagi dikenakan. Harapannya, masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan tersebut dengan baik dan semakin sadar akan pentingnya membayar pajak kendaraan tepat waktu,” ungkap Linda.

Ia juga berharap informasi tersebut dapat diteruskan kepada masyarakat melalui peran pengurus RT dan RW. Sebab, masih terdapat warga yang belum mengetahui secara menyeluruh mengenai perubahan regulasi dan program keringanan pajak yang sedang diberlakukan.

Sementara itu, Lurah Kaliwates, Abdul Khamil, S.Si., S.Sos., M.M., menyambut positif sosialisasi yang diberikan Bapenda Kabupaten Jember. Menurutnya, penyampaian informasi secara langsung melalui forum RT/RW menjadi langkah strategis karena pengurus lingkungan memiliki kedekatan dengan masyarakat dan dapat membantu menyebarluaskan informasi kebijakan pemerintah.

“Informasi seperti ini sangat penting untuk diketahui masyarakat. Masih banyak warga yang mungkin belum memahami adanya kebijakan pembebasan denda maupun kemudahan balik nama kendaraan bekas. Melalui forum RT/RW, kami berharap informasi ini bisa diteruskan kepada warga sehingga mereka dapat memanfaatkan kesempatan yang diberikan pemerintah sekaligus semakin tertib dalam memenuhi kewajiban pajak,” tutur Abdul Khamil.

Lebih lanjut, ia berharap sinergi antara pemerintah daerah, Bapenda, dan para pengurus RT/RW terus diperkuat, khususnya dalam memberikan edukasi mengenai berbagai kebijakan pelayanan publik dan kewajiban masyarakat.

Melalui sosialisasi ini, masyarakat Kelurahan Kaliwates diharapkan tidak hanya memahami berbagai kemudahan yang diberikan pemerintah, tetapi juga semakin memiliki kesadaran untuk menjadi wajib pajak yang tertib dan bertanggung jawab. Terlebih, program pembebasan pajak daerah tahap II Jawa Timur tersebut memiliki batas waktu hingga 30 November 2026, sehingga masyarakat diharapkan segera mencari informasi persyaratan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia sebelum program berakhir.

Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor pada akhirnya bukan hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban individu, melainkan juga menjadi salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung pembangunan dan peningkatan pelayanan publik di daerah.(anr)