Bupati Jember Buka Ruang Dialog dengan Mahasiswa, Bahas Kemiskinan hingga Beasiswa 20 Ribu Mahasiswa

JEMBER, 7 Maret 2026 - Suasana Pendopo Wahyawibawagraha, Sabtu 7 Maret 2026 sore, terasa berbeda. Ratusan tokoh pemuda dan mahasiswa dari berbagai organisasi serta Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) perguruan tinggi di Jember berkumpul dalam acara Buka Puasa Bersama dan Silaturahmi Tokoh Pemuda bersama Pemerintah Kabupaten Jember. Acara ini bukan sekadar buka puasa bersama. Bupati Jember Muhamad Fawait atau yang akrab disapa Gus Fawait memanfaatkan momentum tersebut untuk membuka ruang dialog langsung dengan kalangan muda.

Dalam sambutannya, Gus Fawait menegaskan bahwa forum seperti ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. “Saya berharap forum seperti ini tidak hanya sekali dalam setahun. Kalau bisa kita jadwalkan rutin, mungkin beberapa bulan sekali kita berkumpul dan berdiskusi bersama,” ujar Gus Fawait di hadapan para mahasiswa.

Menurutnya, pemerintah daerah membutuhkan banyak masukan dari generasi muda, terutama mahasiswa yang dinilai memiliki cara pandang yang lebih kritis dan berani menghadirkan gagasan baru.

“Saya sebagai Bupati Jember membutuhkan banyak masukan dan ide-ide segar dari adik-adik mahasiswa. Biasanya pemikiran mahasiswa masih sangat orisinal dan berani berpikir out of the box,” katanya.

Dalam forum tersebut, Gus Fawait secara terbuka mengakui bahwa pemerintah tidak boleh hanya bergantung pada laporan birokrasi. Ia menilai masukan langsung dari mahasiswa dan organisasi kepemudaan penting untuk mengetahui kondisi riil di masyarakat.

“Saya tidak ingin hanya menerima laporan yang baik-baik saja dari OPD. Saya juga perlu tahu kondisi sebenarnya di lapangan,” ujarnya.

Karena itu, ia mendorong mahasiswa untuk tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, namun disertai solusi yang konstruktif. “Mahasiswa harus tetap kritis, tetapi kritik yang membangun. Kritik yang disertai solusi,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Gus Fawait juga memaparkan kondisi Kabupaten Jember saat dirinya mulai memimpin daerah tersebut lebih dari satu tahun lalu.

Ia menyebutkan bahwa salah satu tantangan terbesar adalah tingginya angka kemiskinan. Secara absolut, Jember berada di posisi kedua tertinggi di Jawa Timur, sementara untuk kategori kemiskinan ekstrem, Jember menempati posisi tertinggi di provinsi tersebut.

Situasi itu membuat pemerintah daerah harus mengambil berbagai langkah strategis, terutama di sektor kesehatan.

Saat itu, Pemkab Jember juga menghadapi persoalan serius berupa utang rumah sakit daerah yang mencapai Rp214 miliar, bahkan tiga rumah sakit daerah hampir mengalami kolaps.

Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah daerah melakukan berbagai langkah efisiensi anggaran. Beberapa kebijakan yang diambil antara lain menunda pengadaan kendaraan dinas, mengurangi kegiatan seminar, serta memangkas belanja yang tidak berkaitan langsung dengan pengentasan kemiskinan.

Anggaran tersebut kemudian dialihkan untuk memperkuat sektor kesehatan, termasuk melalui program Universal Health Coverage (UHC) Prioritas agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan.

Hasilnya mulai terlihat. Rumah sakit daerah di Jember perlahan kembali stabil secara finansial. Bahkan, pendapatan RSUD dr. Soebandi meningkat signifikan dari sekitar Rp15 miliar menjadi Rp31 miliar dalam waktu kurang dari satu tahun.

Selain sektor kesehatan, pemerintah daerah juga memprioritaskan perbaikan infrastruktur pendidikan. Data pemerintah menunjukkan terdapat 1.532 sekolah di Jember yang mengalami kerusakan berat.

Melalui dukungan anggaran dari APBD dan APBN, pemerintah daerah melakukan perbaikan besar-besaran. Hingga tahun 2025, sekitar 40 persen sekolah rusak berat telah berhasil diperbaiki.

Tidak hanya itu, Pemkab Jember juga meluncurkan program beasiswa bagi 20.000 mahasiswa asal Jember sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Dalam upaya memperkuat komunikasi dengan masyarakat, pemerintah daerah juga meluncurkan sistem pengaduan publik bernama “Wadul Gus’e”.

Melalui platform tersebut, masyarakat dapat menyampaikan berbagai keluhan dan persoalan secara langsung kepada pemerintah daerah.

Hingga saat ini, tercatat hampir 12 ribu aduan masyarakat telah masuk melalui kanal tersebut, dengan tingkat penyelesaian mencapai sekitar 87 persen.

Pemkab Jember juga melakukan reformasi layanan administrasi kependudukan. Salah satu langkah yang diambil adalah menyediakan fasilitas pencetakan KTP di 28 kecamatan di luar wilayah perkotaan.

Kebijakan ini diambil untuk mempermudah masyarakat di wilayah pinggiran yang sebelumnya harus menempuh perjalanan jauh ke kantor Dispendukcapil di pusat kota.

Di akhir sambutannya, Gus Fawait menegaskan bahwa ukuran keberhasilan pemerintah daerah bukanlah banyaknya program yang dijalankan.

Menurutnya, indikator utama keberhasilan pembangunan adalah penurunan angka kemiskinan. “Tujuan utama pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Ukurannya jelas, yaitu angka kemiskinan,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara pemerintah, pemuda, mahasiswa, dan seluruh elemen masyarakat dapat membawa Kabupaten Jember menuju masa depan yang lebih baik.

Kegiatan silaturahmi tersebut kemudian ditutup dengan tausiyah keagamaan serta doa bersama, dengan harapan seluruh upaya pembangunan yang dilakukan dapat membawa Jember menuju cita-cita besar: “Jember Baru, Jember Maju". (dan)