DPRD Jember Bahas KUA-PPAS 2027 secara Terbuka, Widarto Tekankan Efisiensi dan Transparansi Anggaran

JEMBER, 1 Agustus 2026 – DPRD Kabupaten Jember mulai mematangkan pembahasan arah kebijakan fiskal Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat awal bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), muncul proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp4,5 triliun.

Wakil Ketua DPRD Jember Widarto menyampaikan bahwa pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 dilakukan secara terbuka. Ia menekankan bahwa seluruh sumber pendapatan daerah, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun dana transfer, dibahas detail tanpa ada yang ditutup-tutupi.

“Pembahasan KUA-PPAS 2027 ini anggaran Jember yang bersumber dari pendapatan, kan ada yang PAD, ada yang transfer. Nah, itu secara terbuka membahas apa-apa saja, apakah kemudian kita sepakat untuk defisit atau tidak, itu didalami betul. Sangat panjang tadi di-breakdown, di-diskusinya,” ujar Widarto, Jum'at, 31 Juli 2026.

Menurutnya, proses tersebut mencerminkan komitmen transparansi. “Itulah yang kita maksud, tidak ada yang kita tutup-tutupi, tidak ada yang kita sembunyikan, kita terbuka. Bahkan kita minta, mari kita pelajari bersama apa yang materi-materi yang tersampaikan itu. Kemudian, masukan-masukan kami, Jember mana-mana yang kira-kira harus disisir, bisa diefisiensikan, dan lain sebagainya,” tegasnya.

Berdasarkan proyeksi sementara, total pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp4,5 triliun. Komposisinya terdiri atas PAD sekitar Rp1,294 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp3,226 triliun. Angka ini menunjukkan potensi kenaikan sekitar Rp200 miliar dibandingkan proyeksi sebelumnya yang berada di kisaran Rp4,3 triliun. Namun, angka tersebut masih bersifat sementara dan akan terus didalami.

Arah kebijakan umum APBD 2027 tetap difokuskan untuk mendukung program prioritas Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya penguatan pemberdayaan masyarakat dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Program-program daerah juga akan diselaraskan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat agar perencanaan pembangunan lebih efektif dan mampu memaksimalkan dukungan pendanaan lintas pemerintahan.

Sinkronisasi mencakup sektor pendidikan, termasuk program Sekolah Rakyat, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta pembangunan infrastruktur jalan. Langkah ini diharapkan memperkuat konektivitas wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 selanjutnya akan dilanjutkan oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD setalah dilakukan pendalaman antara Badan Anggaran bersama Tim Ahli.

Hasil pembahasan tersebut nantinya menjadi dasar penyusunan Rancangan APBD Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2027 sebelum memperoleh persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Jember. - rcx