Dukung Program Bupati Fawait, Kasi PMKS Kepatihan Turun Verifikasi Warga di Sukorambi

JEMBER, 24 APRIL 2026 – Upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jember terus diperkuat melalui langkah konkret di lapangan. Aparat Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, turun langsung melakukan verifikasi faktual data warga di Desa Klungkung, Kecamatan Sukorambi, Jumat 24 April 2026.

Kegiatan ini dipimpin oleh Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Sejahtera (PMKS) Kelurahan Kepatihan, M Hatta Fathoni. Ia bersama tim menyasar warga yang tercatat dalam basis data kemiskinan, salah satunya Alamin, untuk memastikan kondisi riil yang dihadapi.

Proses verifikasi dilakukan dengan mengecek langsung kondisi ekonomi keluarga, tempat tinggal, hingga pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan data yang dimiliki pemerintah benar-benar akurat.

Hatta menegaskan, kegiatan turun langsung ke lapangan merupakan bentuk dukungan terhadap program Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam menekan angka kemiskinan.

“Kami ingin memastikan data yang ada sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dengan begitu, program bantuan maupun pemberdayaan yang disalurkan bisa tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, validitas data menjadi kunci dalam merancang kebijakan yang efektif. Tanpa data yang akurat, program pemerintah berisiko tidak menyentuh masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

Sementara itu, Alamin, warga Dusun Mojan, Desa Klungkung, menyambut baik kedatangan tim verifikasi. Ia mengaku senang karena pemerintah datang langsung melihat kondisi keluarganya.

“Saya berterima kasih kepada Bapak Bupati. Baru kali ini ada yang datang langsung ke rumah saya untuk melihat keadaan kami,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Muhammad Fawait menegaskan penurunan angka kemiskinan sebagai salah satu prioritas utama pembangunan daerah. Meski capaian tahun 2025 menunjukkan tren positif di kawasan Tapal Kuda, berbagai upaya lanjutan terus didorong agar hasilnya lebih optimal.

Mulai dari pengembangan UMKM, pelatihan keterampilan, hingga penguatan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) formal menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat.

Melalui verifikasi faktual seperti ini, pemerintah berharap seluruh warga yang berhak menerima bantuan dapat terdata secara akurat, sehingga program penanganan kemiskinan berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. (fik)