Evaluasi CKG di Bakorwil Jember, Dinkes Jatim Petakan Kendala Pelaksanaan Program di Tujuh Daerah

JEMBER, 14 OKTOBER 2026 – Pelaksanaan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terus dievaluasi untuk memastikan pelayanan pemeriksaan kesehatan masyarakat berjalan optimal. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur menggelar Monitoring dan Evaluasi CKG di Bakorwil Jember, Selasa 13 Oktober 2026, dengan melibatkan perwakilan dari tujuh kabupaten/kota.

Wilayah yang terlibat meliputi Kabupaten Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Lumajang, Kota Probolinggo, dan Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk meninjau perkembangan pelaksanaan program, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta merumuskan langkah perbaikan.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesenjangan pelaksanaan CKG antardaerah sekaligus menggali faktor yang memengaruhi capaian program. Melalui pembahasan bersama, setiap daerah diharapkan dapat mengidentifikasi persoalan yang dihadapi dan menentukan tindak lanjut sesuai kebutuhan masing-masing wilayah.

Ketua Tim Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Hartono, menjelaskan bahwa kegiatan ini menjadi sarana untuk mengevaluasi pelaksanaan program sekaligus memperkuat koordinasi antardaerah.

"Monitoring dan evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi kesenjangan pelaksanaan program antarkabupaten/kota, menggali faktor yang memengaruhi pelaksanaannya, serta mengevaluasi kendala yang muncul. Dari hasil tersebut, kita dapat merumuskan tindak lanjut dan memperkuat koordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan CKG semakin optimal," ujar Hartono.

Dalam pelaksanaannya, sejumlah tantangan juga dihadapi daerah, termasuk kendala teknis pada aplikasi yang digunakan untuk penginputan data. Pemeliharaan (maintenance) aplikasi dalam waktu cukup lama dapat menyebabkan keterlambatan penginputan. Selain itu, keterbatasan tenaga untuk mengelola data membuat tenaga kesehatan harus membagi tugas antara pelayanan kepada masyarakat dan penginputan data.

Sejalan dengan hal tersebut, dr. Rita dari Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinkes PPKB Kabupaten Jember menilai bahwa kesamaan kondisi lingkungan dan sosial antardaerah memungkinkan adanya kesamaan kendala dalam pelaksanaan program CKG.

"Kendala yang dihadapi kabupaten/kota kemungkinan hampir sama, karena kondisi lingkungan dan sosial masyarakat kita juga relatif serupa," ungkapnya.

Melalui kegiatan ini, koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota diharapkan semakin kuat. Berbagai kendala yang ditemukan dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk merumuskan tindak lanjut, sehingga pelaksanaan CKG semakin efektif dan mampu mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap layanan pemeriksaan kesehatan.

Dengan evaluasi berkelanjutan dan koordinasi lintas daerah, pelaksanaan CKG diharapkan terus mengalami perbaikan, baik dari sisi pelayanan maupun pengelolaan data, guna mendukung upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. (fam)