FKPP Jember Gelar As’ilah Bahtsu Masail 2026, 52 Pesantren Bahas Persoalan Publik

JEMBER, 22 OKTOBER 2026 – Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Kabupaten Jember menggelar As’ilah Bahtsu Masail FKPP Jember 2026 di Pendopo Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, pada Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 11.00 WIB. Kegiatan ini diikuti sekitar 52 pondok pesantren dari berbagai daerah untuk membahas persoalan kebijakan pemerintah dan kehidupan bermasyarakat dalam perspektif fikih Islam.

Forum tersebut membahas tiga tema utama. Pertama, tinjauan fikih terhadap kebijakan fast track atau jalur cepat pelayanan kesehatan bagi pengasuh pondok pesantren, yakni kiai dan nyai, serta program Home Care bagi lanjut usia. Pembahasan mencakup penghormatan kepada ulama, tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan, dan prinsip keadilan bagi masyarakat.

Kedua, etika menyampaikan kritik terhadap pemerintah, termasuk melalui media sosial. Kritik dapat menjadi sarana penyampaian masukan dan pengawasan terhadap kebijakan publik. Namun, kritik perlu didasarkan pada informasi yang benar, disampaikan dengan bahasa yang santun, dan dilakukan secara bertanggung jawab. Prinsip tabayun atau memeriksa kebenaran informasi juga menjadi perhatian untuk mencegah penyebaran informasi keliru dan perpecahan di masyarakat.

Ketiga, batasan ketaatan kepada pemerintah atau ulil amri, terutama ketika suatu kebijakan menimbulkan perbedaan pendapat. Pembahasan merujuk pada kaidah fikih “Tasharruf al-imam ’ala ar-ra’iyyah manuthun bil-mashlahah”, yang bermakna bahwa kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Muhammad Rido’i, S.Pd., M.Pd., menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi ruang untuk mengkaji persoalan aktual melalui perspektif keagamaan.

“Melalui forum ini, kami berharap pemahaman tentang kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat semakin kuat,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, FKPP Kabupaten Jember menghadirkan ruang diskusi bagi kalangan pesantren untuk mengkaji persoalan sosial dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip keagamaan. Forum tersebut diharapkan memperkaya pemahaman peserta sekaligus memperkuat kontribusi pesantren dalam kehidupan bermasyarakat dan pembangunan daerah. (bhi)