Jember Perketat Pengawasan Pupuk Subsidi, e-RDKK Jadi Senjata Utama

JEMBER, 25 MARET 2026 - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHP) Kabupaten Jember, Jawa Timur, memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi guna memastikan bantuan tepat sasaran. Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) kini menjadi acuan tunggal dalam penyaluran di tingkat kios.

Kepala Dinas TPHP Jember, Moh. Djamil, menegaskan bahwa pengecekan lapangan dilakukan untuk meminimalisir celah penyimpangan, baik dari segi kuota maupun harga jual.

"Penyaluran pupuk bersubsidi harus benar-benar sesuai dengan data yang ada di e-RDKK. Ini penting agar pupuk diterima oleh petani yang memang berhak dan sesuai dengan kebutuhan lahannya," ujar Djamil saat meninjau salah satu kios di Desa Patemon, Kecamatan Pakusari, Rabu 25 Maret 2026.

Dalam inspeksi tersebut, otoritas terkait memeriksa kesesuaian data fisik stok pupuk dengan catatan digital pada sistem. Djamil mengingatkan para pemilik kios, sebagai ujung tombak distribusi, untuk tidak bermain-main dengan aturan.

Menurutnya, transparansi pencatatan menjadi harga mati agar tata kelola pupuk bersubsidi lebih akuntabel dan terpantau secara real-time.

"Kami memberikan pembinaan kepada pemilik kios agar selalu berpedoman pada aturan. Jangan sampai terjadi penyaluran yang tidak sesuai, baik dari segi jumlah, harga, maupun penerima," tegasnya.

Langkah monitoring ini juga menjadi bagian dari strategi Pemerintah Kabupaten Jember dalam menjaga stabilitas sektor pertanian menjelang musim tanam. Melalui e-RDKK, pemerintah mengeklaim dapat memantau siapa saja penerima sah serta volume kebutuhan pupuk secara akurat.

Pihak dinas menyatakan akan terus melakukan pengawasan berkala di berbagai wilayah Jember. Upaya ini diharapkan mampu menjaga produktivitas lahan dan mendukung target swasembada pangan daerah melalui distribusi logistik yang steril dari praktik penyelewengan.

Pengawasan ketat ini tidak akan berhenti pada kunjungan seremonial semata. Namun akan dilakukan monitoring secara berkala di seluruh wilayah Kabupaten Jember guna memastikan rantai distribusi tetap steril dari hambatan teknis maupun administratif, terutama saat permintaan petani melonjak tajam. (ima)