Monitoring Kios Pupuk di Semboro, DTPHP Jember Perkuat Pengawasan Distribusi untuk Petani

JEMBER, 15 MARET 2026 - Upaya membenahi tata kelola pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember terus diperkuat. Setelah melakukan berbagai inspeksi di sejumlah wilayah, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember kembali turun langsung ke lapangan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Kecamatan Semboro, Sabtu, 14 Maret 2026.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala DTPHP Jember, Drs. Moh. Djamil, M.Si., bersama tim teknis dinas. Dua kios pupuk bersubsidi menjadi lokasi peninjauan, yakni Kios Tani Makmur di Dusun Krajan, Desa Rejoagung, serta Kios Karya Tani di Dusun Beteng, Desa Sidomekar.

Langkah ini tidak sekadar memeriksa administrasi kios, tetapi juga memastikan sistem distribusi pupuk benar-benar berjalan transparan dan sesuai ketentuan pemerintah. Pengawasan di tingkat kios dinilai penting karena di titik inilah petani berinteraksi langsung dengan sistem distribusi pupuk bersubsidi.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan sejumlah pengecekan, mulai dari pemeriksaan dokumen penyaluran pupuk, pencocokan data dalam sistem e-RDKK dengan kondisi di lapangan, hingga pengecekan stok pupuk yang tersedia di gudang kios.

Djamil menjelaskan bahwa pengawasan rutin ini bertujuan memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Ia menegaskan keterbukaan informasi serta kepatuhan terhadap aturan menjadi kunci agar distribusi pupuk tidak menimbulkan persoalan di tingkat petani.

“Kami ingin memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai aturan, transparan, dan tepat sasaran. Kios memiliki peran penting karena menjadi penghubung langsung antara program pemerintah dan petani,” ujarnya.

Selain memeriksa administrasi, tim juga memberikan pembinaan kepada pengelola kios terkait kewajiban pemasangan daftar harga pupuk sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Informasi harga yang dipasang secara terbuka dinilai penting agar petani mengetahui besaran harga yang harus dibayar dan terhindar dari praktik penjualan di atas ketentuan.

Penguatan pengawasan ini juga sejalan dengan perhatian serius Pemerintah Kabupaten Jember terhadap sektor pertanian. Bupati Jember, Muhammad Fawait, sebelumnya menekankan pentingnya pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar kebijakan pemerintah benar-benar dirasakan oleh petani di lapangan.

Ia juga mendorong partisipasi masyarakat untuk melaporkan persoalan pupuk melalui kanal pengaduan daerah sehingga tata kelola distribusi dapat terus diperbaiki.

Menurut Djamil, semangat tersebut menjadi pengingat bagi seluruh pihak dalam rantai distribusi pupuk agar menjalankan perannya secara tertib dan sesuai aturan. Mulai dari distributor, pengelola kios, hingga kelompok tani diharapkan menjaga transparansi agar pupuk bersubsidi benar-benar sampai kepada petani yang berhak.

Melalui pengawasan langsung di lapangan seperti ini, DTPHP berharap distribusi pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember semakin tertib sehingga petani dapat memperoleh pupuk dengan mudah, tepat sasaran, dan sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah. (fan)