Musdes Penetapan RKPDES Tahun Anggaran 2027, Pemdes Sumberlesung Libatkan Unsur Pemerintahan dan Masyarakat

JEMBER 12 NOVEMBER 2026 – Pemerintah Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo, Kabupaten Jember, menggelar Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka penetapan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2027. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis, 12 November 2026, pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Desa Sumberlesung, Kecamatan Ledokombo.

Musyawarah desa ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan desa, sekaligus sebagai forum strategis untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan desa pada tahun anggaran mendatang.

Kegiatan tersebut dihadiri Camat Ledokombo, Roni Herman Baza, AP; Plh. Danramil Ledokombo, Kapten Inf. Sarjo; Kapolsek Ledokombo, IPTU Andrias Suryo Rubedo, S.H.; Kepala Desa Sumberlesung, H. Setyo Harsoyo; Pendamping Desa Kecamatan Ledokombo, Edi; jajaran Pemerintah Desa Sumberlesung; serta anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberlesung yang baru.

Kehadiran unsur pemerintah kecamatan, TNI-Polri, pemerintah desa, pendamping desa, serta BPD menunjukkan pentingnya sinergi dan koordinasi lintas sektor dalam mewujudkan perencanaan pembangunan desa yang terarah, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Desa Sumberlesung, H. Setyo Harsoyo, menyampaikan bahwa Musyawarah Desa merupakan momentum penting untuk menentukan arah pembangunan desa secara bersama-sama. Menurutnya, penyusunan dan penetapan RKPDes tidak boleh hanya dipandang sebagai kegiatan administratif tahunan, melainkan harus menjadi instrumen perencanaan yang benar-benar menjawab kebutuhan dan persoalan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa setiap program pembangunan perlu disusun berdasarkan skala prioritas, mempertimbangkan kemampuan keuangan desa, serta memperhatikan asas pemerataan dan kebermanfaatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Perencanaan pembangunan desa harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, melalui musyawarah ini, kita berharap seluruh unsur yang hadir dapat memberikan masukan, saran, serta pemikiran konstruktif agar program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2027 benar-benar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Sumberlesung," demikian pesan Kepala Desa dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Kepala Desa juga menekankan pentingnya kebersamaan antara pemerintah desa, BPD, dan seluruh elemen masyarakat dalam mengawal setiap tahapan pembangunan. Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh pemerintah desa, tetapi juga membutuhkan dukungan, partisipasi, serta pengawasan masyarakat.

Sementara itu, Camat Ledokombo, Roni Herman Baza, AP, dalam arahannya menekankan pentingnya pelaksanaan musyawarah desa sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan desa yang baik. Ia mengingatkan bahwa proses perencanaan pembangunan harus dilaksanakan secara terbuka, transparan, akuntabel, serta mengedepankan kepentingan masyarakat.

Camat juga mendorong Pemerintah Desa Sumberlesung agar dalam menetapkan program kerja Tahun Anggaran 2027 senantiasa memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah, serta prioritas kebutuhan yang berkembang di tengah masyarakat.

"Musyawarah desa harus menjadi ruang bersama untuk menyampaikan aspirasi dan menentukan prioritas pembangunan. Jangan sampai perencanaan hanya menjadi formalitas, tetapi harus benar-benar memperhatikan kebutuhan masyarakat, kemampuan anggaran, serta manfaat jangka panjang dari setiap program yang akan dilaksanakan," menjadi pesan penting dalam arahan Camat Ledokombo.

Ia juga mengharapkan agar hubungan koordinasi dan komunikasi antara pemerintah desa, BPD, pemerintah kecamatan, serta seluruh unsur terkait terus diperkuat. Dengan demikian, setiap tahapan perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan dampak positif bagi kemajuan desa.

Dalam forum tersebut, keberadaan BPD yang baru juga menjadi bagian penting dalam dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pengawasan, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta membangun komunikasi yang konstruktif bersama pemerintah desa.

Sinergi antara kepala desa dan BPD diharapkan mampu menciptakan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang lebih partisipatif, sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan memiliki landasan aspirasi masyarakat yang kuat.

Musyawarah penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2027 ini juga menjadi momentum untuk memastikan bahwa program pembangunan desa disusun berdasarkan kebutuhan riil di lapangan, dengan mempertimbangkan aspek pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sektor sosial dan ekonomi masyarakat sesuai prioritas dan kemampuan anggaran desa.

Melalui forum musyawarah tersebut, diharapkan seluruh pihak dapat membangun kesepahaman mengenai arah pembangunan Desa Sumberlesung pada tahun mendatang. Perencanaan yang matang, partisipasi masyarakat, serta pengawasan yang berjalan secara berkesinambungan merupakan elemen penting untuk memastikan program pembangunan dapat terlaksana secara efektif dan tepat sasaran.

Dengan terselenggaranya Musdes penetapan RKPDes Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Desa Sumberlesung diharapkan semakin memperkuat komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan bertanggung jawab.

Pada akhirnya, pembangunan desa bukan semata-mata tentang terselenggaranya program dan terserapnya anggaran, melainkan tentang sejauh mana kebijakan yang direncanakan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup warga, serta mendorong kemajuan Desa Sumberlesung secara berkelanjutan.(yus)