P-APBD Jember 2026 Disepakati Bersama DPRD, Tekankan Pengentasan Kemiskinan

JEMBER, 15 September 2026 – Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2026 telah disepakati bersama Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD Jember dalam Rapat Paripurna IV, Senin (14/9/2026). Arah kebijakan anggaran tersebut diharapkan semakin kuat dalam mendorong peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan di daerah.

Semangat tersebut turut menjadi perhatian di tingkat kecamatan. Camat Sumberjambe Umar Faroek, S.P. menekankan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat untuk mendukung kebijakan pembangunan Kabupaten Jember agar manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat, khususnya kelompok yang masih menghadapi persoalan ekonomi.

Dalam rakor tersebut, Camat Sumberjambe Faroek menjelaskan kepada para peserta bahwa arah kebijakan dan APBD Jember saat ini harus benar-benar bermuara pada kepentingan masyarakat. Ia menekankan, salah satu yang perlu menjadi perhatian bersama adalah bagaimana kebijakan tersebut bisa ikut menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan warga.

“Maksud baik dari Gus Fawait yaitu agar arah kebijakan dan APBD ini bisa dirasakan masyarakat, terutama untuk membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan,” jelas Faroek.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Karena itu, komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuda, ormas, serta unsur Muspika perlu diperkuat agar berbagai persoalan di lapangan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi.

Umar mengatakan, pemerintah kecamatan memiliki peran penting dalam menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah hingga ke tingkat masyarakat. Pengawalan dan koordinasi diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup warga.

Sebelumnya, dalam Rapat Paripurna IV DPRD Jember, Bupati Jember Gus Fawait menyampaikan apresiasi atas sinergi eksekutif dan legislatif yang telah menyelesaikan persetujuan bersama P-APBD 2026. Pemerintah daerah, kata dia, akan mengawal pengalokasian anggaran, termasuk dukungan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat.

Selain itu, sektor pendidikan menjadi salah satu perhatian dengan meningkatnya anggaran revitalisasi fasilitas pendidikan lebih dari 100 persen dibandingkan 2025. Program tersebut mencakup sekolah negeri maupun lembaga pendidikan swasta mulai jenjang TK, PAUD, SD hingga SMP.

Gus Fawait juga menyebut penyerapan APBD secara keseluruhan saat ini berada di kisaran 58 hingga 60 persen, dengan target akhir tahun mencapai 90 hingga 95 persen.

Umar berharap kesepakatan P-APBD tersebut dapat diikuti kerja bersama di tingkat wilayah sehingga kebijakan anggaran tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar menjadi instrumen untuk mempercepat pembangunan dan mengurangi kemiskinan.

“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita kawal bersama program pembangunan agar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat,” pungkasnya.

(wd)