JEMBER, 16 OKTOBER 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember menjadi tuan rumah Rapat Koordinasi Pusat dan Daerah bertema “Peran Pemerintah Daerah dalam Mendukung Program Prioritas Nasional (PSN)” yang dilaksanakan pada Kamis, 15 Oktober 2026, di Pendopo Wahya Wibawa Graha, Jember.

Kegiatan ini menjadi forum koordinasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program prioritas nasional, sekaligus membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat dalam mengakses program pemerintah.

Bupati Jember, Dr. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., menyampaikan materi mengenai Universal Health Coverage (UHC), yakni upaya memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan.

Dalam pemaparannya, Bupati Jember menegaskan pentingnya pemerataan akses layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. “Semua masyarakat Jember harus mendapatkan akses pelayanan kesehatan dengan baik,” tegasnya.

Pernyataan tersebut menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendorong pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat. UHC menjadi salah satu aspek penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jember.

Dalam sesi diskusi, peserta turut menyampaikan pertanyaan mengenai pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu persoalan yang disoroti adalah adanya penerima manfaat yang telah dua minggu tidak memperoleh distribusi MBG. Selain itu, terdapat lembaga pendidikan yang dilaporkan belum pernah menerima program tersebut sama sekali.

Menanggapi persoalan itu, disampaikan perlunya memastikan status lembaga pendidikan yang bersangkutan, apakah berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan atau Kementerian Agama. Kepastian tersebut diperlukan agar koordinasi dan penelusuran terhadap pelaksanaan program dapat dilakukan melalui instansi yang tepat.

Selain itu, dijelaskan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki cakupan layanan masing-masing. Kondisi tersebut menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam menelusuri penyebab belum tersalurkannya MBG kepada lembaga pendidikan tertentu. Persoalan yang disampaikan peserta diharapkan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan pihak terkait sehingga penyaluran program dapat berjalan lebih baik dan tepat sasaran.

Rapat koordinasi ini juga melibatkan unsur kewilayahan dan masyarakat. Camat serta tokoh masyarakat menjadi bagian dari pihak yang diundang untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program prioritas nasional.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan terbangun komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam menyelaraskan kebijakan, mengidentifikasi kendala pelaksanaan program, serta memperkuat pengawasan dan tindak lanjut di lapangan.

Sinergi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan program prioritas nasional dapat dilaksanakan secara optimal, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat Kabupaten Jember. (Zee)