Plt Camat Jelbuk Turun Tangan Verifikasi Video Viral Warga Mengaku Tak Terima Bantuan

JEMBER, 22 APRIL 2026 – Pelaksana Tugas (PLt) Camat Jelbuk, Pairi, bergerak cepat menindak lanjuti beredarnya video viral di masyarakat yang menyebutkan seorang warga Dusun Bacem, Desa Panduman, bernama Na’i, yang mengaku belum pernah menerima bantuan dari pemerintah, Rabu, 22 April 2026. Video tersebut memicu perhatian publik dan beragam tanggapan dari warga setempat.

Sebagai respons atas informasi yang beredar, Pairi bersama perangkat Desa Panduman, LSN, staf Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS), pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), serta Satpol PP Kecamatan Jelbuk. Mereka langsung melakukan survei dan verifikasi data ke kediaman Na’i.

Langkah ini dilakukan guna memastikan kebenaran informasi sekaligus menjaga transparansi penyaluran bantuan sosial. Tim melakukan pengecekan data administrasi dan riwayat penerimaan bantuan secara langsung di lapangan.

Dari hasil survei dan verifikasi, diketahui bahwa Na’i sebelumnya telah tercatat sebagai penerima sejumlah bantuan pemerintah, di antaranya Bantuan Langsung Tunai Kesejahteraan (BLT Kesra), Bantuan Pangan (Banpang), serta layanan BPJS Kesehatan. Bantuan tersebut telah disalurkan melalui program yang berjalan dalam beberapa waktu terakhir.

Penjabat (Pj) Kepala Desa Panduman, Nurul Huda, menyampaikan bahwa klarifikasi ini penting untuk menghindari kesalah pahaman di tengah masyarakat. Ia juga mengimbau warga agar lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.

“Pemerintah desa berkomitmen menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Setiap informasi yang beredar perlu diverifikasi agar tidak menimbulkan keresahan,” ujarnya.

Sementara itu, pendamping PKH, Reza, menjelaskan bahwa tidak semua warga yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) otomatis menerima bantuan PKH maupun bantuan sembako. Hal ini karena DTKS mencakup masyarakat dari desil 1 hingga 10, sementara bantuan difokuskan pada kelompok tertentu sesuai kriteria yang telah ditetapkan pemerintah.

Pemerintah desa bersama pihak terkait akan terus melakukan evaluasi dan pemutakhiran data guna memastikan bantuan sosial benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan. Masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam menjaga keterbukaan informasi serta menyampaikan data secara jujur demi terciptanya lingkungan yang adil dan kondusif. (ama)