Rapat dengan Komisi D, Dinsos PPPA Jember Matangkan Validasi Data Kemiskinan untuk Optimalkan Layanan Kesehatan

JEMBER, 11 MEI 2026 - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Jember terus memperkuat validasi data kemiskinan guna mendukung optimalisasi layanan kesehatan masyarakat, khususnya di tengah meningkatnya kasus campak dan rendahnya cakupan imunisasi di sejumlah wilayah.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat kerja Komisi D DPRD Kabupaten Jember yang digelar di Ruang Rapat Banmus DPRD Jember. Rapat menghadirkan Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB), Dinsos PPPA, BPJS Kesehatan, serta sejumlah kepala puskesmas dari wilayah terdampak.

Rapat kerja ini digelar menyusul surat resmi DPRD Jember tertanggal 8 Mei 2026 yang menyoroti lonjakan kasus campak di tengah rendahnya cakupan imunisasi. Komisi D DPRD Jember meminta langkah konkret dari seluruh pihak terkait agar penanganan penyakit menular, khususnya bagi kelompok rentan, dapat dilakukan secara maksimal.

Selain membahas penanganan campak, rapat juga menyoroti pentingnya pembaruan data kemiskinan atau data desil sebagai dasar penyaluran bantuan kesehatan dan optimalisasi anggaran daerah.

Anggota Komisi D DPRD Jember, H. Achmad Dhafir Syah, S.Kep. dari Fraksi PKS, menekankan pentingnya validitas data agar kuota Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dari APBN dapat terserap maksimal.

“Data yang valid sangat dibutuhkan agar kuota PBI JK dari pemerintah pusat bisa terpenuhi. Dengan begitu, beban APBD untuk sektor kesehatan dapat ditekan,” ujarnya, Senin 11 Mei 2026.

Berdasarkan laporan pembaruan data dari 31 kecamatan, Kecamatan Sukowono mendapat apresiasi karena dinilai memiliki progres pembaruan data terbaik hingga Maret 2026. Sementara kecamatan lain didorong meningkatkan integritas dan akurasi pendataan agar sinkron dengan data pemerintah pusat.

Sekretaris Dinsos PPPA Kabupaten Jember, Sri Rahayu Wilujeng, S.E., M.M., yang hadir mewakili kepala dinas, menjelaskan bahwa pihaknya terus mengintensifkan proses verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan melalui keterlibatan seluruh aparatur sipil negara (ASN).

“Hingga saat ini, capaian verval Desil 1 telah mencapai 98,7 persen. Data hasil pengecekan lapangan oleh ASN sudah kami sampaikan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial untuk proses analisis serta skoring,” jelasnya.

Ia menambahkan, proses penentuan skoring sepenuhnya menjadi kewenangan BPS dan pemerintah pusat sehingga daerah hanya bertugas memastikan validitas data hasil pendataan lapangan.

Terkait reaktivasi peserta PBI JK nonaktif, Sri Rahayu menegaskan bahwa Dinsos PPPA tetap mengacu pada prosedur dan kelengkapan administrasi dari fasilitas kesehatan.

“Usulan reaktivasi harus dilengkapi persyaratan administrasi dari puskesmas yang menerangkan bahwa pasien memang membutuhkan layanan kesehatan. Jadi, pengusulan tidak bisa dilakukan tanpa dokumen pendukung tersebut,” katanya.

Melalui rapat kerja ini, seluruh pihak berkomitmen memperkuat koordinasi lintas sektor agar data kemiskinan di Kabupaten Jember semakin akurat dan pelayanan kesehatan masyarakat dapat berjalan optimal, termasuk dalam penanganan penyakit menular seperti campak, tanpa membebani keuangan daerah secara berlebihan. (rou)