TPP Jember Didorong Jadi Penggerak Desa yang Lebih Mandiri

JEMBER, 21 Agustus 2026 – Desa tidak cukup hanya memiliki program dan anggaran. Yang lebih penting, setiap potensi dan sumber daya yang dimiliki desa mampu dikelola untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Karena itu, Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Kabupaten Jember didorong mengambil peran lebih strategis sebagai penggerak kemandirian desa.

Pesan tersebut menjadi salah satu benang merah dalam Rapat Koordinasi Kabupaten (Rakorkab) TPP Kabupaten Jember, Kamis (19/8) Di AULA KANTOR DPMD Jember. Forum ini tidak hanya membahas evaluasi pendampingan, tetapi juga melihat bagaimana pendamping dapat mendorong desa lebih aktif mengembangkan potensi ekonomi, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu sektor yang mendapat perhatian adalah penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP). Keduanya dinilai memiliki ruang besar untuk menjadi penggerak ekonomi di tingkat desa apabila dikelola secara profesional dan sesuai dengan potensi lokal.

Materi mengenai pelaporan dan progres BUM Desa serta KDKMP disampaikan Kurnia Rahmani, S.S. Dalam sesi tersebut, pendamping juga diajak melihat pentingnya pemanfaatan media sosial dan website desa sebagai sarana memperkenalkan potensi, aktivitas, maupun capaian pembangunan desa kepada masyarakat.

Sekretaris DPMD Kabupaten Jember, Adif Candra Purdhina, SE, mengatakan ukuran keberhasilan pendampingan tidak semata-mata terlihat dari lengkapnya dokumen administrasi.

“Yang kita harapkan, desa semakin mampu berdiri di atas potensinya sendiri. Pendamping harus membantu desa menemukan potensi, mengawal prosesnya, dan memastikan masyarakat ikut mendapatkan manfaat,” ujarnya.

Rakorkab juga membahas perencanaan pembangunan desa tahun 2026, pelaporan progres sarana prasarana dan non-sarana prasarana, serta konvergensi penanganan stunting di Kabupaten Jember. Materi tersebut disampaikan Fourzan atau yang akrab dipanggil Pak Itong.

Sementara itu, TAPM Kabupaten Jember Dapit Yusra Kusuma, S.Sos., M.M., menguatkan aspek pengendalian kinerja pendamping. Mulai Daily Report, mekanisme kunjungan lapangan, penanganan masalah dan advokasi, hingga peningkatan kapasitas dan kaderisasi menjadi bagian dari evaluasi.

Melalui penguatan peran tersebut, TPP diharapkan mampu mendorong desa bukan hanya menjadi penerima program, tetapi benar-benar menjadi subjek pembangunan yang mampu merencanakan, mengelola, dan mengembangkan potensi untuk kesejahteraan masyarakat.(Ach)