Anggota DPRD Jember Fraksi PKS Dorong Pendampingan UMKM serta Petani

JEMBER, 14 MARET 2026 - Anggota DPRD Kabupaten Jember dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sekaligus anggota Komisi B DPRD Jember, Mangku Budi Heri Wibowo, menggelar kegiatan musyawarah serap aspirasi masyarakat di Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, Jumat, 13 Maret 2026.

Kegiatan tersebut menjadi ruang dialog antara masyarakat dengan wakil rakyat untuk menyampaikan berbagai kebutuhan dan persoalan yang dihadapi di tingkat desa. Sejumlah peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi, khususnya terkait pendampingan masyarakat di bidang usaha dan pertanian.

Dalam forum tersebut, salah satu peserta, Toni, menyampaikan harapan agar anggota DPRD dapat memaksimalkan pendampingan kepada masyarakat, terutama bagi pelaku usaha kecil dan petani.

“Harapan kami yaitu Bapak nanti kalau memang yang bisa dilakukan itu pendampingan mohon dimaksimalkan pendampingannya seperti contohnya pendampingan untuk perizinan. Perizinan itu bisa untuk perizinan dari UMKM seperti izin edar, izin makanan, izin halal, atau pendampingan mengenai kaum petani karena di sini mayoritas masyarakatnya adalah petani,” ujarnya.

Menanggapi aspirasi tersebut, Mangku Budi Heri Wibowo menyampaikan bahwa saat ini peran yang dapat dilakukan anggota DPRD lebih banyak pada pendampingan masyarakat dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan program pemerintah daerah.

“Ketika ada kendala ketika saya bisa mendampingi alhamdulillah, ketika tidak bisa nggih saya mohon maaf. Karena memang sekarang sudah era sekarang ini semua bisa speak up, bisa langsung ke bupatinya, bisa ke media sosial sehingga ya peran kita setelah penganggaran sebenarnya punya fungsi pengawasan jalannya pemerintah, kemudian pembentukan Perda,” ungkapnya.

Ia juga menjelaskan bahwa masyarakat kini memiliki akses untuk menyampaikan keluhan secara langsung kepada pemerintah daerah melalui kanal pengaduan yang tersedia.

“Karena sudah ada portal Wadul Guse sehingga masyarakat itu bisa langsung ke beliaunya. Jadi ya alhamdulillah saya tetap mewadahi ketika masyarakat ada yang membutuhkan advokasi dan bisa dilaksanakan saya dampingi di kabupaten,” jelasnya.

Selain itu, Mangku juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan penyuluhan pertanian yang tersedia di setiap wilayah, termasuk melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dan unit pelaksana teknis di tingkat kecamatan.

“Insyaallah banyak sekarang sudah pupuk sudah diturunkan, banyak program di pertanian itu dari kementerian. Jadi bisa menghubungi kepada PPL masing-masing desa dan UPT pertaniannya,” katanya.

Kegiatan musyawarah tersebut berlangsung dalam suasana dialogis, di mana masyarakat diberi kesempatan untuk menyampaikan berbagai masukan dan aspirasi secara langsung kepada anggota DPRD. Mangku berharap komunikasi seperti ini dapat terus terjalin sehingga berbagai kebutuhan masyarakat dapat tersampaikan kepada pemerintah daerah. (gil)