Bahas Hibah Parpol hingga Pendidikan Politik, Bakesbangpol Jember dan Komisi A DPRD Temui Bakesbangpol Jatim

SURABAYA, 17 SEPTEMBER 2026 - Bukan sekadar kunjungan kerja, Bakesbangpol Kabupaten Jember bersama pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Kabupaten Jember membawa sejumlah agenda strategis ke tingkat Provinsi Jawa Timur. Mulai dari penguatan pendidikan politik, wawasan kebangsaan, sinergi program hingga mekanisme hibah bantuan politik menjadi pembahasan dalam pertemuan dengan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur, Rabu 16 September 2026.

Kunjungan kerja tersebut dipimpin Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember Indra Tri Purnomo, S.STP., M.Si., bersama Sekretaris Bakesbangpol Kabupaten Jember Siswanto, S.Si.T., M.T., beserta jajaran. Rombongan diterima dalam forum koordinasi di Ruang Rapat Lantai 1 Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur.

Pertemuan ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara unsur eksekutif dan legislatif dalam menjalankan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik. Terlebih, dinamika sosial dan politik daerah membutuhkan koordinasi lintas lembaga agar kebijakan yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri.

Salah satu isu yang menjadi perhatian adalah mekanisme pengajuan hibah bantuan politik. Dalam pembahasan disampaikan bahwa pengajuan bantuan keuangan partai politik harus mengikuti ketentuan yang berlaku, termasuk Permendagri Nomor 78 Tahun 2020.

Pengajuan bantuan politik dilakukan pada tahun anggaran sebelumnya atau N-1 dan melalui kajian akademis sesuai mekanisme yang telah ditentukan. Pembahasan ini menjadi penting agar proses perencanaan, penganggaran hingga pelaksanaan bantuan politik dapat berjalan sesuai regulasi.

Selain persoalan hibah bantuan politik, forum juga membahas penguatan pendidikan politik dan demokrasi. Bakesbangpol bersama DPRD Kabupaten Jember mendorong agar pendidikan politik kepada masyarakat tidak berhenti pada momentum tertentu, tetapi menjadi proses berkelanjutan untuk membangun kesadaran mengenai hak dan kewajiban warga negara.

Pendidikan politik juga diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi secara konstruktif, sekaligus membangun budaya politik yang sehat, inklusif, santun, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Agenda lainnya adalah penguatan wawasan kebangsaan dan persatuan. Di tengah dinamika masyarakat yang semakin kompleks, pemahaman terhadap Pancasila, semangat persatuan dan kesatuan, serta toleransi menjadi bagian penting dalam menjaga kondusivitas daerah.

Karena itu, kegiatan wawasan kebangsaan didorong agar tidak sekadar bersifat seremonial. Program tersebut perlu memberikan dampak terhadap pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Bakesbangpol Kabupaten Jember, Indra Tri Purnomo menegaskan, kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun pola koordinasi yang lebih kuat antara Bakesbangpol dan DPRD.

“Kunjungan ini menjadi ruang untuk menyamakan persepsi dan memperkuat sinergi antara Bakesbangpol dengan DPRD. Kami ingin setiap program di bidang kesatuan bangsa dan politik dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan daerah,” ujar Indra.

Menurut Indra, penguatan kesatuan bangsa dan politik tidak dapat dilakukan hanya oleh satu institusi. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD, perangkat daerah, serta berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Penguatan wawasan kebangsaan, pendidikan politik, kerukunan, pencegahan konflik hingga pembinaan kehidupan demokrasi membutuhkan kolaborasi,” lanjutnya.

Dari kunjungan tersebut, Bakesbangpol Kabupaten Jember juga memperoleh sejumlah masukan dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur terkait pelaksanaan program dan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik.

Masukan tersebut selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi sekaligus penyempurnaan program Bakesbangpol Kabupaten Jember agar semakin selaras dengan kebutuhan daerah.

Sinkronisasi program dengan fungsi DPRD juga menjadi bagian penting dari pembahasan. Fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD diharapkan dapat berjalan beriringan dengan perencanaan serta pelaksanaan program Bakesbangpol.

Sebagai tindak lanjut, Bakesbangpol Kabupaten Jember akan meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan DPRD secara berkala. Agenda koordinasi akan diarahkan untuk membahas perkembangan kondisi sosial dan politik daerah, sinkronisasi program, serta kebutuhan masyarakat.

Bakesbangpol Jember juga akan menindaklanjuti hasil koordinasi dengan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan.

Dengan demikian, kunjungan kerja ke tingkat provinsi tidak berhenti pada pertukaran informasi. Hasil pembahasan diharapkan dapat diterjemahkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat pendidikan politik, wawasan kebangsaan, kerukunan, pencegahan konflik sosial, serta stabilitas kehidupan sosial-politik di Kabupaten Jember. (but)