DPMPTSP Jember Dukung Peningkatan Investasi Nasional pada Triwulan I Tahun 2026
- 23 April 2026
- Dibaca 230 Kali
Bagikan Via:
DPMPTSP Jember Dukung Peningkatan Investasi Nasional pada Triwulan I Tahun 2026
JEMBER, 23 APRIL 2026 – Realisasi investasi Indonesia pada Triwulan I (Q1) Tahun 2026 mencapai Rp498,79 triliun atau 100,3 persen dari target Rp497 triliun. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 7,22 persen dibanding periode yang sama tahun 2025, serta menyerap tenaga kerja sebanyak 706.569 orang.
Momentum pertumbuhan investasi nasional ini menjadi dorongan penting bagi daerah, termasuk Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, untuk terus meningkatkan daya saing dan memperkuat iklim investasi yang kondusif.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember berkomitmen mendukung arah kebijakan nasional melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan yang cepat, mudah, transparan, dan profesional.
Selain itu, DPMPTSP Kabupaten Jember juga terus melakukan pendampingan kepada pelaku usaha, promosi potensi daerah, serta percepatan realisasi investasi di berbagai sektor unggulan.
Kabupaten Jember memiliki potensi strategis di bidang pertanian, agroindustri, pariwisata, perdagangan, jasa, serta pengembangan kawasan industri yang terus berkembang. Dengan dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, dan komitmen pemerintah daerah, Jember optimistis menjadi salah satu daerah tujuan investasi yang kompetitif di Jawa Timur.
Kepala DPMPTSP Kabupaten Jember, Jawa Timur, Isnaini Dwi Susanti, S.H., M.Si, menyampaikan bahwa capaian investasi nasional harus menjadi motivasi bersama untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik, serta menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
“Kami siap mendorong investasi berkualitas yang memberikan manfaat nyata bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jember,” katanya, Kamis 23 April 2026.
Ke depan, DPMPTSP Kabupaten Jember juga akan terus bersinergi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.