Dukung Implementasi RDPJM 2025-2029, BPKAD Jember Hadiri Sosialisasi Daftar Data Prioritas

JEMBER, 15 April 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember terus memperkuat tata kelola data sebagai fondasi pembangunan. Salah satunya melalui keikutsertaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam Sosialisasi Daftar Data Prioritas yang digelar di Aston Jember Hotel, Rabu pagi, 15 April 2026.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor KEP.108/M.PPN/HK/12/2025 tentang Rencana Data Prioritas Jangka Menengah (RDPJM) Tahun 2025–2029. Sosialisasi diikuti perwakilan berbagai perangkat daerah guna memperkuat pemahaman terkait penyusunan dan pengelolaan data prioritas yang berkualitas.

Langkah tersebut dinilai strategis untuk memastikan kesiapan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan berbasis data. Data prioritas menjadi elemen penting karena berperan sebagai dasar dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program pembangunan.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan meningkatkan sinergi antarperangkat daerah agar mampu menghasilkan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. Dalam sesi pemaparan, peserta mendapatkan materi mengenai kebijakan RDPJM 2025–2029, daftar data prioritas nasional, serta mekanisme pengelolaan data sesuai standar yang telah ditetapkan.

Diskusi interaktif turut mewarnai kegiatan, dengan fokus pada penyamaan persepsi dan penguatan koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemkab Jember.

Perwakilan BPKAD Jember, Rigea Rema Nur Akni, S.H., menegaskan bahwa keikutsertaan pihaknya merupakan bentuk komitmen dalam mendukung tata kelola data yang lebih baik, khususnya pada sektor keuangan dan aset daerah.

“Kami mendukung peningkatan kualitas data prioritas sebagai dasar perencanaan pembangunan yang tepat sasaran. Sinergi antarperangkat daerah menjadi kunci untuk mewujudkan data yang akurat dan akuntabel,” ujarnya.

Melalui kegiatan ini, seluruh perangkat daerah diharapkan semakin siap mengelola data prioritas secara optimal. Dengan demikian, penyusunan kebijakan pembangunan di Kabupaten Jember dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan berbasis data yang valid. (tgs)