Kecamatan Sumbersari Gelar Rakor PMKS, Sinkronkan Data untuk Dukung Program Sosial
- 23 April 2026
- Dibaca 176 Kali
Bagikan Via:
Kecamatan Sumbersari Gelar Rakor PMKS, Sinkronkan Data untuk Dukung Program Sosial
JEMBER, 21 APRIL 2026 - Pemerintah Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, menggelar rapat koordinasi (rakor) bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial (PMKS) guna menyinkronkan data sosial sebagai dasar penyaluran program bantuan yang lebih tepat sasaran.
Kegiatan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan ini digelar dengan menghadirkan unsur lintas sektor, mulai dari kepala puskesmas beserta bidan koordinator, pihak kelurahan, tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK), hingga Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Seksi PMKS Kecamatan Sumbersari, Nanang Hidayat, S.Pd., M.Pd., menjelaskan bahwa rakor ini difokuskan pada penyepakatan komponen data yang berkaitan dengan bidang PMKS.
“Dalam rakor ini kami menyepakati berbagai komponen data, seperti data fakir miskin, lansia terlantar, anak terlantar, penyandang disabilitas, hingga petani penerima BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya, seusai agenda Rapat Koordinasi PMKS di Kantor Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Selasa (22/4/2026).
Selain itu, pihaknya juga membahas dan menyepakati data penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dari komponen B3 (Bumil, Busui dan Balita). Tidak hanya itu, mekanisme pengumpulan dan verifikasi data juga menjadi perhatian utama dalam forum tersebut.
Nanang menegaskan, langkah ini penting untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat dan valid, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam proses penyaluran bantuan maupun pelayanan kepada masyarakat.
“Harapannya, data PMKS ini bisa lebih akurat dan valid, sehingga intervensi program yang diberikan benar-benar tepat sasaran,” tambahnya.
Terkait target penyelesaian, pihak kecamatan menargetkan proses pembaruan data dapat dirampungkan dalam waktu dekat. Saat ini, sejumlah instrumen pendataan masih dalam tahap penyesuaian dengan perangkat daerah (OPD) terkait.
“Dari hasil diskusi, masih ada beberapa instrumen yang perlu disesuaikan. Insyaallah dalam waktu satu minggu ini sudah bisa kami selesaikan, terutama untuk data penerima manfaat MBG,” pungkasnya. (fat)