Monitoring dan Evaluasi PBB Desa Balung Kulon Dorong Penyelesaian Pajak Masyarakat

JEMBER, 17 SEPTEMBER 2026 – Pemerintah Desa Balung Kulon bersama Kecamatan Balung melaksanakan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Desa Balung Kulon, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong penyelesaian kewajiban PBB masyarakat sekaligus mencari solusi terhadap berbagai kendala yang ditemukan di lapangan.

Monev tersebut dihadiri oleh para penarik pajak Desa Balung Kulon, Kepala Desa Balung Kulon, serta Kasi Pemerintahan Kecamatan Balung, Misnari. Dalam kegiatan tersebut, dilakukan pembahasan mengenai perkembangan pembayaran PBB, kendala yang dihadapi para penarik pajak, serta permasalahan masyarakat yang masih belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pajaknya.

Pemerintah desa bersama petugas penarik pajak melakukan pemetaan terhadap wajib pajak yang belum melakukan pembayaran. Langkah tersebut diperlukan agar setiap permasalahan dapat diketahui penyebabnya dan ditindaklanjuti dengan pendekatan yang sesuai.

Kasi Pemerintahan Kecamatan Balung, Misnari, mengatakan monitoring dan evaluasi menjadi langkah penting untuk mengetahui kondisi pembayaran PBB secara langsung sekaligus memastikan permasalahan masyarakat dapat segera dicarikan jalan keluar.

“Melalui monitoring ini, kita bisa mengetahui kendala yang ada di lapangan, terutama bagi masyarakat yang belum membayar PBB. Setiap permasalahan perlu ditelusuri dan dicarikan solusi bersama, sehingga kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik,” ujar Misnari.

Menurutnya, koordinasi antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan para penarik pajak perlu terus dilakukan. Selain mendata masyarakat yang belum membayar, petugas juga diharapkan memberikan informasi dan pemahaman kepada wajib pajak mengenai pentingnya memenuhi kewajiban PBB.

Monev ini diharapkan dapat mempercepat penyelesaian pembayaran PBB di Desa Balung Kulon. Dengan komunikasi dan koordinasi yang baik, berbagai kendala di lapangan dapat ditangani secara bertahap serta mendukung tertib administrasi dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

(DPI)