Pelayanan Administrasi Kelurahan Jumerto Dukung Tertib Pajak dan Pengembangan Usaha Warga

JEMBER, 2 JUNI 2026 – Pemerintah Kelurahan Jumerto terus berkomitmen memberikan pelayanan prima kepada masyarakat melalui fasilitasi berbagai kebutuhan administrasi warga. Pada Selasa 2 Juni 2026, layanan yang diberikan mencakup sektor perpajakan serta dukungan administrasi bagi pelaku usaha mikro yang membutuhkan dokumen untuk keperluan perbankan.

Salah satu warga Dusun Krajan, Ibu Riska, datang ke Kantor Kelurahan Jumerto untuk melaksanakan kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain itu, ia juga berkonsultasi terkait prosedur mutasi data pajak atas nama Imam Basori.

Menanggapi hal tersebut, staf Kelurahan Jumerto, Holik, memberikan penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi agar proses mutasi data pajak dapat berjalan sesuai ketentuan. Adapun dokumen yang perlu disiapkan meliputi formulir permohonan mutasi beserta SPPOP/LSPOP yang telah diisi dan ditandatangani, fotokopi KTP dan Kartu Keluarga (KK) pemohon, fotokopi bukti sah kepemilikan tanah atau bangunan seperti sertifikat, Akta Jual Beli (AJB), surat hibah atau surat waris, fotokopi SPPT PBB tahun terakhir yang telah lunas, fotokopi bukti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang telah divalidasi, serta surat kuasa bermaterai apabila pengurusan diwakilkan oleh pihak lain.

Pada waktu yang sama, pelayanan administrasi kelurahan juga memberikan dukungan kepada pelaku usaha mikro. Staf Kelurahan Jumerto, Maksun, melayani proses penerbitan Surat Keterangan Usaha (SKU) bagi Ibu Dewi Asmawati.

Dewi Asmawati menjelaskan bahwa dirinya menjalankan usaha jual beli pisang dan kelapa. Pengurusan Surat Keterangan Usaha tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan administrasi pengajuan layanan perbankan di Bank Mandiri Jember.

Sekretaris Kelurahan Jumerto, Retno Pujiastutik, S.E., menegaskan bahwa optimalisasi pelayanan administrasi merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam mendukung tertib administrasi masyarakat, baik di bidang perpajakan maupun pemberdayaan ekonomi warga.

“Dengan pelayanan yang responsif dan informasi yang jelas, masyarakat diharapkan semakin mudah dalam memenuhi kewajiban administrasi serta mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap pelayanan yang optimal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kelengkapan dokumen legalitas sebagai syarat dalam berbagai urusan perbankan maupun administrasi pemerintahan lainnya. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh akses layanan yang lebih mudah, cepat, dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku. (sgk)