Rakor Verifikasi Banpol Digelar, Bakesbangpol Jember Matangkan Evaluasi Pertanggungjawaban Dana Partai Politik

JEMBER, 16 APRIL 2026 - Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar Rapat Koordinasi Tim Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik (Banpol) di Jember, Kamis 16 April 2026. Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pengelolaan dan pertanggungjawaban dana bantuan partai politik berjalan sesuai ketentuan, transparan, dan akuntabel.

Rapat dibuka oleh Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Jember, Poerwahjoedi, S.E., M.M., serta dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Bakesbangpol Jember, Dwi Handarisasi, S.Psi., M.Si. Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari Inspektorat Kabupaten Jember dan Bagian Hukum Kabupaten Jember sebagai bagian dari tim verifikasi.

Dalam sambutannya, Poerwahjoedi menegaskan bahwa bantuan keuangan kepada partai politik merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat pendidikan politik masyarakat dan meningkatkan kualitas demokrasi di daerah. Oleh karena itu, penggunaan anggaran tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan secara tepat, tertib administrasi, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Rapat koordinasi ini penting untuk menyamakan persepsi seluruh tim verifikasi agar proses evaluasi dapat berjalan objektif, profesional, dan sesuai aturan yang berlaku,” ujarnya.

Sementara itu, Dwi Handarisasi dalam arahannya menyampaikan sejumlah hal teknis terkait evaluasi laporan pertanggungjawaban dana Banpol Tahun Anggaran 2025. Ia menjelaskan bahwa tim verifikasi perlu mencermati kelengkapan dokumen administrasi, kesesuaian penggunaan anggaran, serta ketepatan pelaporan dari masing-masing partai politik penerima bantuan.

Menurutnya, verifikasi bukan sekadar memeriksa dokumen, tetapi juga memastikan bahwa dana yang telah disalurkan benar-benar dimanfaatkan untuk kegiatan yang mendukung fungsi partai politik, khususnya pendidikan politik dan operasional sekretariat sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

“Kami berharap seluruh proses evaluasi dilakukan secara teliti dan akurat, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar pembinaan sekaligus peningkatan tata kelola keuangan partai politik ke depan,” kata Dwi Handarisasi.

Kehadiran Inspektorat Kabupaten Jember dalam rapat tersebut menjadi bagian penting dalam pengawasan internal pemerintah daerah, sementara Bagian Hukum memberikan pendampingan dari sisi regulasi agar seluruh tahapan verifikasi memiliki landasan hukum yang kuat. Sinergi lintas perangkat daerah ini dinilai penting guna menjaga integritas dan kredibilitas proses penyaluran bantuan keuangan partai politik.

Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Jember berharap pelaksanaan verifikasi Banpol dapat berjalan efektif, objektif, dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif. Dengan demikian, bantuan keuangan partai politik tidak hanya tersalurkan dengan baik, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi penguatan kelembagaan partai politik dan kehidupan demokrasi di Kabupaten Jember. (but)