Rapat Kerja Dinkes PPKB dan Komisi D DPRD Jember, Bahas Anggaran hingga Penguatan Program Kesehatan

JEMBER, 19 AGUSTUS 2026 – Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes PPKB) Kabupaten Jember bersama Komisi D DPRD Kabupaten Jember menggelar rapat kerja untuk membahas pelaksanaan program kesehatan, capaian pelayanan, hingga rencana anggaran. Rapat kerja ini di laksanakan untuk persiapan pengesahan P-APBD 2026. Rapat tersebut berlangsung pada Selasa, 18 Agustus 2026 di Kantor DPRD Kabupaten Jember.

Rapat kerja dihadiri Kepala Dinkes PPKB Jember Muhammad Zamroni, Sekretaris Dinkes PPKB, Kepala sub Bidang Perencanaan dan Pelaporan beserta jajaran, serta Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Jember yaitu Ibu Sunarsi Khoris bersama tim.

Sejumlah agenda menjadi pembahasan dalam rapat tersebut, terutama evaluasi program yang telah berjalan dan perencanaan program ke depan. Pembahasan juga mencakup rencana anggaran yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Jember.

Beberapa program dan isu strategis yang menjadi perhatian antara lain layanan Homecare, Posyandu, pelayanan Puskesmas, angka kematian ibu (AKI), stunting, sumber daya manusia (SDM) kesehatan, serta sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rapat tersebut, jajaran Komisi D DPRD Jember turut memberikan kritik, masukan, dan saran terhadap berbagai program yang telah dilaksanakan maupun rencana anggaran DinkesPPKB. Masukan tersebut menjadi bagian dari evaluasi bersama untuk memastikan program kesehatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Kepala Dinkes PPKB Kabupaten Jember, Muhammad Zamroni, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah melalui Dinkes PPKB dengan DPRD, khususnya Komisi D, dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.

“Kita siap untuk bersinergi dan berkolaborasi antara Dinkes PPKB dan juga DPRD Komisi D. Ada masukan dan juga saran dari hasil rapat kerja bersama DPRD Komisi D, jadi kita akan melakukan evaluasi lebih lanjut dengan program dan juga kegiatan yang ada di dinas,” ujar Muhammad Zamroni.

Menurutnya, evaluasi dan kolaborasi diperlukan agar setiap program yang direncanakan dapat berjalan lebih efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jember.

Rapat kerja ini sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam perencanaan pembangunan sektor kesehatan. Berbagai masukan yang disampaikan Komisi D akan menjadi bahan evaluasi Dinkes PPKB dalam menyusun serta menjalankan program berikutnya.

Ke depan, Dinkes PPKB Jember akan menindaklanjuti hasil pembahasan dengan melakukan evaluasi terhadap program dan kegiatan, termasuk aspek anggaran, capaian pelayanan, kebutuhan SDM, serta sarana dan prasarana kesehatan. Langkah tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan kesehatan dan memastikan program prioritas dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. (fam)