Usai Fasilitasi, Penyuluh Perkuat Monitoring Program di Lapangan

JEMBER, 23 OKTOBER 2026 — Pengawalan program strategis pertanian di Kabupaten Jember diarahkan semakin dekat dengan kondisi lapangan. Setelah fasilitasi penyuluh pertanian, perhatian berikutnya tertuju pada penguatan monitoring, koordinasi, dan akuntabilitas pelaksanaan program di wilayah kerja penyuluh.

Fasilitasi Penyuluh Pertanian dalam rangka koordinasi program strategis Kementerian Pertanian Tahun 2026 yang berlangsung di Kabupaten Jember menjadi bagian dari upaya memberikan acuan bagi penyuluh dalam menjalankan tugas. Bagi penyuluh, hasil koordinasi tersebut perlu diterjemahkan menjadi langkah nyata saat mendampingi dan memantau perkembangan program di lapangan.

Penyuluh Pertanian Lapangan, Farjriyah Ulfa, mengatakan efektivitas koordinasi menjadi bagian penting dalam menentukan keberhasilan pengawalan program. Menurutnya, petunjuk teknis fasilitasi memberikan arah yang lebih jelas bagi ASN penyuluh dalam menjalankan tugasnya.

“Keberhasilan program strategis Kementerian Pertanian sangat bergantung pada efektivitas koordinasi kita di lapangan. Adanya petunjuk teknis fasilitasi penyuluh ini memberikan acuan yang jelas bagi ASN penyuluh untuk bergerak aktif, melakukan monitoring berkala, dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan di setiap langkahnya,” ujar Farjriyah.

Penguatan tersebut juga berkaitan dengan peran Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember dalam mengawal pelaksanaan program pertanian di daerah. Koordinasi langsung di lapangan menjadi salah satu bagian penting untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan sekaligus menjaga komunikasi antara penyuluh dan pihak terkait.

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember, Sutiyoso, S.H., M.H., menempatkan penyuluh sebagai unsur penting dalam pengawalan program strategis.

“Penyuluh Pertanian adalah garda terdepan pengawalan program strategis. Dengan adanya fasilitasi dan penugasan resmi ini, mobilitas dan koordinasi tatap muka di lapangan akan semakin optimal demi terwujudnya tata kelola pertanian yang transparan dan akuntabel,” katanya.

Dengan adanya acuan dan penugasan tersebut, tindak lanjut fasilitasi diarahkan pada aktivitas penyuluh di lapangan. Monitoring berkala dan koordinasi tatap muka menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan program tetap terpantau dan dapat dipertanggungjawabkan. (fan)