Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Jember Laksanakan Studi Tiru ke Banyuwangi dan Situbondo Terkait Penyusunan PERBUP

Dalam rangka mendukung percepatan penyusunan Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan (SHS) Tahun 2027, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember melaksanakan kegiatan studi tiru ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Banyuwangi serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Situbondo pada tanggal 11–12 November 2026.

Kegiatan ini bertujuan untuk menggali informasi, memperoleh referensi, serta mempelajari mekanisme dan kebijakan pemerintah daerah lain dalam penyusunan regulasi standar harga satuan, dengan penekanan khusus pada standar biaya sewa kendaraan untuk kendaraan dinas jabatan. Studi tiru ini menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung penyusunan regulasi yang memiliki dasar perhitungan jelas, sesuai kebutuhan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Pemilihan BPKAD Kabupaten Banyuwangi dan BKAD Kabupaten Situbondo sebagai tujuan studi tiru didasarkan pada kebutuhan untuk memperoleh gambaran dan pengalaman dari perangkat daerah yang menangani pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui kunjungan tersebut, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Jember berupaya mempelajari pendekatan yang digunakan dalam menentukan standar biaya sewa kendaraan dinas jabatan, termasuk aspek perhitungan harga, spesifikasi kendaraan, serta pertimbangan dalam penyusunan standar biaya.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan dilakukan melalui koordinasi, diskusi, dan pertukaran informasi dengan perangkat daerah terkait di masing-masing kabupaten. Berbagai informasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bahan pembanding dalam proses penyusunan Peraturan Bupati Kabupaten Jember, sehingga kebijakan standar biaya yang ditetapkan nantinya dapat disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Salah satu fokus utama dalam studi tiru ini adalah penyusunan standar biaya sewa kendaraan untuk kendaraan dinas jabatan. Komponen tersebut memerlukan kajian yang cermat karena berkaitan dengan kebutuhan operasional pejabat dalam menunjang pelaksanaan tugas pemerintahan. Oleh sebab itu, penentuan standar biaya perlu mempertimbangkan kewajaran harga sewa yang berlaku, spesifikasi dan jenis kendaraan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan penyusunannya.

Hasil studi tiru ke Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Situbondo diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan masukan bagi Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Jember dalam menyempurnakan penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2027. Pengalaman dan informasi yang diperoleh dari kedua daerah tersebut selanjutnya dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan standar biaya yang lebih terukur, rasional, dan sesuai dengan kondisi daerah.

Melalui kegiatan ini, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Jember turut mendorong peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran daerah. Penyusunan standar harga yang tepat merupakan salah satu instrumen penting untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien, sekaligus mendukung prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dengan adanya studi tiru ini, diharapkan proses penyusunan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun 2027 dapat berjalan lebih optimal dan menghasilkan pedoman yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan. Langkah tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta pengelolaan keuangan daerah yang semakin tertib, efektif, dan bertanggung jawab.