Bappeda Jember Gelar Rapat Penyusunan Dashboard AKI, AKB, dan Stunting untuk Perkuat Integrasi Data Kesehatan Daerah

Jember, 10 Oktober 2025 — Pemerintah Kabupaten Jember melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar rapat penyusunan Dashboard AKI, AKB, dan Stunting yang bertempat di Ruang Rapat Bappeda Kabupaten Jember, Jumat (10/10/2025). Rapat berlangsung sejak pukul 09.00 hingga 11.00 WIB dan dihadiri oleh berbagai perangkat daerah terkait.

Peserta rapat meliputi perwakilan dari Bappeda Kabupaten Jember, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Jember.

Rapat tersebut membahas sejumlah agenda penting, di antaranya konsep dan tujuan penyusunan dashboard, penentuan indikator dan format data, pembagian peran antarinstansi, serta penyusunan jadwal dan mekanisme validasi data.

Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) Bappeda Kabupaten Jember, Erwin Prasetyo, menjelaskan bahwa penyusunan dashboard ini bertujuan untuk menghadirkan data kesehatan yang terintegrasi, akurat, dan real-time. “Melalui dashboard ini, Pemerintah Kabupaten Jember dapat memperkuat perencanaan, pemantauan, serta evaluasi program kesehatan, khususnya dalam upaya menurunkan angka kematian ibu (AKI), angka kematian bayi (AKB), dan stunting”, ujar Erwin Prasetyo.

Dalam rapat tersebut juga disepakati sejumlah indikator utama yang akan ditampilkan dalam dashboard. Untuk AKI, indikator meliputi jumlah kasus per kecamatan serta penyebab kematian. Sementara itu, untuk AKB mencakup jumlah kasus kematian bayi, data bayi berat lahir rendah (BBLR), dan cakupan kunjungan neonatal lengkap. Data stunting akan disajikan secara rinci by name by address guna mempermudah intervensi langsung di lapangan. Selain itu, indikator penggunaan dana desa juga akan menjadi bagian penting dari sistem pelaporan.

Sumber data akan berasal dari Puskesmas, Dinas Kesehatan, laporan Posyandu, pemerintah desa, dan kecamatan yang telah melalui proses validasi oleh Tim Mutu. Setiap Puskesmas diwajibkan mengirimkan data bulanan menggunakan format khusus yang akan diunggah langsung ke sistem dashboard. Diskominfo Jember bertanggung jawab terhadap sistem input, visualisasi, dan keamanan data.

Namun demikian, rapat juga mengidentifikasi beberapa kendala, seperti keterlambatan pelaporan akibat gangguan jaringan di sejumlah wilayah dan terbatasnya kapasitas operator dalam melakukan input serta validasi data. Untuk mengatasi hal tersebut, para peserta rapat sepakat untuk memperkuat pelatihan teknis bagi operator serta memperdalam koordinasi lintas sektor antara Bappeda, Dinas Kesehatan, dan DP3AKB.

Dengan adanya dashboard ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Jember dapat lebih responsif dan adaptif dalam pengambilan kebijakan berbasis data untuk menekan angka kematian ibu, kematian bayi, serta prevalensi stunting di wilayahnya.