BPBJ Jember Hadiri Asistensi Evaluasi SAKIP

JEMBER – Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember terus menunjukkan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Komitmen ini diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Asistensi Pengembangan E-SAKIP Jember dan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi (TLHE) SAKIP Perangkat Daerah. Acara yang diinisiasi oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Jember tersebut berlangsung di Aula Bawah Barat Pemerintah Kabupaten Jember pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026.

Bagi BPBJ Jember, kegiatan asistensi ini sangat krusial untuk menindaklanjuti hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2025. Sebagai bagian di lingkup Sekretariat Daerah, BPBJ hadir bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan kecamatan lainnya. Agenda ini menghadirkan tim pakar dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta sebagai narasumber utama untuk memberikan pendampingan teknis.

Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam surat undangan resmi yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum, Ir. Imam Sudarmaji, M.Si., setiap perangkat daerah diwajibkan menyusun dan membawa dokumen SAKIP terbaru. Dokumen tersebut meliputi pohon kinerja terbaru, draf Perjanjian Kinerja (PK) perubahan tahun 2026, dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) terbaru, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) triwulan pertama tahun 2026. Dokumen-dokumen ini menjadi instrumen penting bagi BPBJ dalam menyelaraskan sasaran program pengadaan dengan target kinerja makro pemerintah daerah.

Hadir sebagai peserta aktif yang mewakili instansi, Perencana Ahli Pertama BPBJ Kabupaten Jember, Ririn Handayani, S.E., menjelaskan relevansi penting dari pendampingan teknis ini terhadap penyusunan pelaporan kinerja di lingkungan internal BPBJ.

"Asistensi yang dipandu langsung oleh narasumber UGM ini menjadi panduan penting bagi kami di BPBJ untuk melakukan penyempurnaan dokumen perencanaan jangka pendek maupun menengah. Melalui pemutakhiran pohon kinerja dan pemantapan draf perjanjian kinerja perubahan 2026, kami dapat memastikan bahwa setiap anggaran dan program pengadaan barang/jasa pemerintah daerah yang kami kelola benar-benar berorientasi pada hasil dan mendukung peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Jember secara keseluruhan. Evaluasi ini juga memacu kami untuk menjaga transparansi dan efisiensi belanja publik," jelas Ririn Handayani, S.E.

Melalui keikutsertaan ini, BPBJ Jember siap mempercepat pemenuhan tindak lanjut dari seluruh poin rekomendasi evaluasi terdahulu. Penguatan sistem e-SAKIP ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya sistem birokrasi di lingkungan pengadaan yang tidak hanya bersih dan melayani, tetapi juga memiliki akuntabilitas kinerja yang tinggi dan tepat sasaran. (ily)