BPKAD Jember Dukung Rekonsiliasi Data Kepesertaan JKN Kepala dan Perangkat Desa Triwulan III 2026

JEMBER, 10 NOVEMBER 2026 – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jember mendukung upaya penguatan koordinasi dan tertib administrasi kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi Kepala dan Perangkat Desa melalui kegiatan rekonsiliasi data peserta Triwulan III Tahun 2026 bersama BPJS Kesehatan Cabang Jember.

Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin, 09 November 2026, pukul 10.00 hingga 13.00 WIB, bertempat di Ruang Pertemuan Lantai 3 Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jember. Kegiatan ini melibatkan BPJS Kesehatan Cabang Jember, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta BPKAD Kabupaten Jember.

Rekonsiliasi ini bertujuan untuk melakukan pencocokan dan penyelarasan data kepesertaan JKN bagi Kepala dan Perangkat Desa di Kabupaten Jember. Selain itu, kegiatan juga menjadi forum koordinasi dalam membahas aspek penganggaran iuran kepesertaan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Keterlibatan BPKAD Kabupaten Jember menjadi bagian penting dalam mendukung koordinasi pengelolaan anggaran agar pembiayaan kepesertaan JKN dapat dibahas secara terarah, sesuai dengan ketentuan dan mekanisme penganggaran yang berlaku.

Perencana Ahli Muda BPKAD Kabupaten Jember, Erni Sri Handayani, S.E., menyampaikan bahwa rekonsiliasi data merupakan langkah penting untuk memastikan kesesuaian informasi kepesertaan dengan aspek penganggarannya.

“Melalui koordinasi dan rekonsiliasi ini, diharapkan data kepesertaan Kepala dan Perangkat Desa dapat tersinkronisasi dengan baik. Dengan demikian, pembahasan aspek penganggaran melalui Alokasi Dana Desa dapat dilakukan secara lebih tertib, akurat, dan terencana,” ungkap Erni.

Menurutnya, sinergi antara BPJS Kesehatan, DPMD, dan BPKAD diperlukan untuk mendukung kelancaran administrasi serta keberlanjutan penyelenggaraan program JKN bagi Kepala dan Perangkat Desa di Kabupaten Jember.

Melalui koordinasi lintas perangkat daerah ini, Pemerintah Kabupaten Jember terus mendorong tata kelola administrasi dan penganggaran yang lebih tertib, transparan, serta akuntabel sebagai bagian dari dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. (tgs)