BPKAD Jember Ikuti Rakor Aktivasi Akun dan Pemutakhiran Data SIPD BUMD

JEMBER, 17 OKTOBER 2026 – Dalam rangka mendukung tertib administrasi dan penguatan tata kelola keuangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Kabupaten Jember menggelar Rapat Koordinasi Aktivasi Akun dan Pengkinian Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) BUMD pada Jumat, 16 Oktober 2026. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai pukul 13.00 WIB hingga selesai di Ruang TP3D, Bagian Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah Kabupaten Jember, Jalan Sudarman Nomor 1, Jember.

Rapat koordinasi tersebut mengundang pejabat yang membidangi keuangan serta satu orang penanggung jawab atau Person in Charge (PIC)/operator SIPD BUMD. Setiap BUMD juga diwajibkan membawa laporan keuangan tahun 2025 sebagai bahan pendukung dalam proses koordinasi dan pengkinian data.

Kegiatan ini bertujuan mempercepat aktivasi akun serta memastikan pembaruan data SIPD BUMD dapat dilaksanakan secara tertib. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mendukung penyediaan data yang akurat dan mutakhir sebagai bahan administrasi serta pemantauan pengelolaan BUMD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember.

Sekretaris BPKAD Kabupaten Jember, Sandy Cahyono, SP, MT, menegaskan pentingnya koordinasi antarpihak dalam mendukung kelengkapan dan ketepatan data keuangan daerah.

“Pengkinian data melalui SIPD BUMD perlu menjadi perhatian bersama. Kelengkapan data dan laporan keuangan yang disampaikan secara tepat akan mendukung tertib administrasi serta meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dibutuhkan pemerintah daerah,” ujar Sandy Cahyono.

Ia juga menekankan bahwa sinergi antara perangkat daerah dan BUMD diperlukan agar proses aktivasi akun maupun pembaruan data dapat berjalan sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Melalui rapat koordinasi ini, diharapkan seluruh BUMD dapat menindaklanjuti proses aktivasi akun dan pengkinian data secara optimal, sekaligus memastikan kesiapan dokumen laporan keuangan tahun 2025.

Bagi BPKAD Kabupaten Jember, dukungan terhadap pengelolaan data keuangan yang tertib dan akuntabel merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan profesional. (tgs)