Camat Kalisat Ajak Masyarakat Hindari Jual Beli Tanah di Bawah Tangan

JEMBER, 11 NOVEMBER 2026 – Camat Kalisat, Jono Wasinudin, S.Kep., M.Si., resmi dilantik dan diambil sumpahnya sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) untuk wilayah Kecamatan Kalisat bersama 19 camat lainnya di Kabupaten Jember. Pelantikan yang diselenggarakan Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Jember tersebut berlangsung di Pendopo Kecamatan Kaliwates, Rabu 11 November 2026.

Pelantikan kembali ini dilakukan menyusul adanya mutasi jabatan para camat. Kewenangan PPATS melekat pada wilayah kerja kecamatan masing-masing sehingga diperlukan pelantikan dan pengambilan sumpah untuk memastikan pelaksanaan tugas sesuai ketentuan.

Dalam arahannya, Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Jember, Muhammad Sahib Lutfi, mengingatkan pentingnya ketelitian dan integritas para PPATS dalam menjalankan tugas. Camat diminta memastikan kebenaran subjek hukum atau pihak yang melakukan transaksi serta objek berupa bidang tanah yang menjadi pokok perbuatan hukum.

Menanggapi amanah tersebut, Camat Kalisat Jono Wasinudin mengajak masyarakat untuk lebih tertib dalam melakukan transaksi pertanahan. Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah praktik jual beli tanah yang hanya didasarkan pada kuitansi atau kesepakatan lisan tanpa melalui prosedur resmi.

“Saya mengimbau masyarakat Kecamatan Kalisat agar tidak lagi melakukan transaksi jual beli tanah hanya berdasarkan kuitansi atau kesepakatan lisan. Setiap transaksi pertanahan hendaknya dilakukan melalui prosedur resmi PPATS agar memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat diproses untuk balik nama sertifikat di BPN. Masyarakat juga perlu memastikan kelengkapan dokumen sebelum mengurus akta tanah. Kami hadir untuk memberikan pelayanan dan membantu masyarakat memperoleh kepastian hukum atas tanahnya, sehingga dapat mencegah potensi sengketa di kemudian hari,” ujar Jono Wasinudin.

Ia juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan kelengkapan dokumen sebelum mengajukan pelayanan pertanahan. Di antaranya identitas para pihak, dokumen kepemilikan tanah, bukti pembayaran PBB, serta dokumen pendukung lainnya sesuai jenis transaksi yang dilakukan.

Melalui pelaksanaan tugas sebagai PPATS, Camat Kalisat berharap masyarakat semakin memahami pentingnya tertib administrasi pertanahan. Dengan mengikuti prosedur yang berlaku, proses peralihan hak atas tanah dapat dilakukan secara lebih tertib dan memiliki kepastian hukum.

Pemerintah Kecamatan Kalisat berkomitmen mendukung pelayanan pertanahan yang sesuai ketentuan serta mendorong masyarakat untuk menghindari praktik transaksi di bawah tangan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari. (aza)