Camat Kencong Tekankan Seleksi BPD Desa Cakru Harus Transparan dan Berkualitas

JEMBER, 20 MEI 2026 - Camat Kencong, Ronny Arvianto menghadiri langsung kegiatan pemberkasan dan verifikasi administrasi calon anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Cakru, Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember, Rabu 20 Mei 2026. Kehadiran Camat dalam kegiatan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah kecamatan terhadap proses pengisian anggota BPD yang transparan, profesional, dan sesuai regulasi.

Kegiatan verifikasi administrasi berlangsung di Sekretariat Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Cakru dengan melibatkan pengawasan dari berbagai unsur terkait, mulai dari Muspika Kecamatan Kencong, UPT Diknas, hingga PPAI Kecamatan Kencong. Suasana pemeriksaan berkas berlangsung tertib dan kondusif dengan pengawasan ketat untuk memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan yang berlaku.

Dalam proses tersebut, sebanyak 16 pendaftar dinyatakan lolos verifikasi administrasi dan memenuhi persyaratan untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya. Para peserta yang lolos sebelumnya telah menyerahkan berbagai dokumen persyaratan yang kemudian diperiksa secara detail oleh panitia dan tim pengawas.

Camat Kencong Ronny Arvianto menegaskan bahwa keberadaan BPD memiliki peran strategis dalam pemerintahan desa. Menurutnya, BPD bukan hanya sebagai lembaga pengawas jalannya pemerintahan desa, tetapi juga menjadi wadah penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.

“BPD memiliki fungsi yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Karena itu proses pengisiannya harus dilakukan secara terbuka, objektif, dan sesuai ketentuan agar nantinya menghasilkan anggota yang benar-benar mampu bekerja untuk kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemerintah Kecamatan Kencong berkomitmen mengawal seluruh tahapan pengisian anggota BPD agar berjalan jujur dan profesional. Dengan keterlibatan unsur Muspika serta lembaga terkait lainnya, diharapkan seluruh proses seleksi dapat berjalan transparan dan dipercaya masyarakat.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan baik tanpa ada pelanggaran prosedur. Transparansi menjadi hal utama agar masyarakat memiliki kepercayaan terhadap hasil seleksi anggota BPD Desa Cakru,” tambahnya.

Menurut Camat, anggota BPD yang nantinya terpilih diharapkan mampu menjadi mitra kerja pemerintah desa dalam membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat serta ikut mengawal program pembangunan desa secara maksimal.

“Harapan kami, anggota BPD yang terpilih nantinya benar-benar amanah, mampu menyerap aspirasi masyarakat, serta dapat bersinergi dengan pemerintah desa untuk memajukan Desa Cakru,” katanya.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengisian Anggota BPD Desa Cakru Anang menjelaskan bahwa proses verifikasi administrasi dilakukan secara teliti terhadap seluruh berkas fisik maupun legalitas dokumen calon peserta. Pemeriksaan dilakukan bersama panitia dan pengawas dari Muspika Kecamatan Kencong guna memastikan seluruh peserta memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku.

“Kami bersama panitia dan tim pengawas melakukan pemeriksaan berkas administrasi secara menyeluruh dan cermat. Seluruh dokumen dicek satu per satu untuk memastikan keabsahan dan kelengkapan persyaratan calon anggota BPD,” jelasnya.

Ia mengatakan, kegiatan verifikasi administrasi dijadwalkan berlangsung selama dua hari agar proses pemeriksaan dapat dilakukan secara maksimal tanpa ada tahapan yang terlewat.

“Karena jumlah peserta cukup banyak dan seluruh dokumen harus diperiksa detail, maka tahapan verifikasi kami laksanakan selama dua hari supaya hasilnya benar-benar akurat dan sesuai ketentuan,” imbuhnya.

Panitia juga memastikan bahwa seluruh hasil verifikasi administrasi dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Setelah tahapan ini selesai, para peserta yang dinyatakan lolos akan mengikuti proses seleksi lanjutan yang jadwalnya akan segera ditetapkan dalam waktu dekat.

Dengan pengawasan dari berbagai unsur serta komitmen menjaga transparansi, proses pengisian anggota BPD Desa Cakru diharapkan mampu menghasilkan perwakilan masyarakat desa yang berkualitas, berintegritas, dan mampu menjalankan tugas sesuai amanat peraturan perundang-undangan. (gfr)