Camat Rambipuji Sentil Pengurus BUMDes: Modal Ratusan Juta Harus Dikelola Profesional, Bukan Sekadar Terserap!

JEMBER, 19 OKTOBER 2026 – Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Rambipuji menjadi sorotan dalam evaluasi yang digelar di ruang rapat Camat Rambipuji dan Aula PKK, Senin 19 Oktober 2026. Dengan total penyertaan modal ketahanan pangan mencapai Rp1,88 miliar dari tujuh desa, pengurus BUMDes dituntut mengelola usaha secara profesional, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Camat Rambipuji, Prima Kusuma Dewi, saat membuka kegiatan pukul 09.30 WIB, menegaskan bahwa modal dari Dana Desa merupakan amanah masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan melalui tata kelola usaha yang baik.

“Penyertaan modal dari Dana Desa ini adalah amanah besar dari masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan dengan sungguh-sungguh, bukan sekadar angka-angka formalitas dalam laporan keuangan,” tegasnya.

Ia meminta pengurus BUMDes memiliki jiwa kewirausahaan, menyusun perencanaan bisnis terukur, menganalisis risiko, serta memastikan modal memberikan dampak ekonomi nyata bagi desa.

“Modal besar harus diikuti tanggung jawab besar. Jangan sampai dana puluhan hingga ratusan juta rupiah menguap tanpa hasil. Evaluasi ini dilakukan untuk memastikan unit usaha BUMDes berjalan pada jalur yang benar, sehat secara finansial, dan transparan dalam administrasi,” ujarnya.

Evaluasi diikuti perwakilan tujuh desa yang memaparkan penyertaan modal ketahanan pangan bersumber dari Dana Desa. Satu desa lainnya belum tercatat dalam data peserta yang disampaikan.

Total penyertaan modal dari tujuh desa mencapai Rp1.884.772.280, yang dialokasikan untuk usaha pertanian, budidaya ikan lele, produksi pakan lele, dan peternakan ayam pedaging.

BUMDes Sekar Putih di Desa Pecoro menerima modal Rp234.654.000 untuk usaha pertanian. Pengelola diharapkan memperhitungkan kebutuhan produksi, biaya operasional, dan potensi pasar agar usaha berjalan berkelanjutan.

BUMDes Madani di Desa Rambipuji memperoleh Rp262.851.000 untuk usaha pertanian padi, jagung, dan palawija serta budidaya ikan lele. Pengelolaan kedua sektor tersebut membutuhkan perhitungan biaya, siklus produksi, dan strategi pemasaran yang jelas agar kinerja setiap unit usaha dapat dievaluasi secara terukur.

Sementara itu, BUMDes Makmur Sejahtera di Desa Rowotamtu menerima Rp226.443.800 untuk budidaya ikan lele dan produksi pakan lele. Efisiensi biaya pakan, keberhasilan budidaya, dan penetapan harga jual menjadi faktor penting dalam menjaga keuntungan usaha.

BUMDes Kaliber di Desa Kaliwining memperoleh Rp258.529.680 untuk usaha pertanian, terutama padi dan jagung. Perencanaan musim tanam, pengadaan sarana produksi, pengendalian biaya, dan pemasaran hasil panen perlu dikelola secara cermat agar perkembangan usaha dapat dipantau.

Adapun BUMDes Mekarsari di Desa Nogosari menjadi penerima modal terbesar, yakni Rp440.867.000. Dana tersebut dialokasikan untuk budidaya ikan lele dan produksi pakan lele. Besarnya modal menuntut perencanaan yang matang, efisiensi biaya, serta pencatatan transaksi, produksi, persediaan, dan penjualan secara tertib.

Di Desa Curahmalang, BUMDes Cahaya menerima Rp210.000.000 untuk usaha pertanian bawang merah dan bawang putih. Perhitungan biaya produksi, risiko gagal panen, perubahan harga, dan strategi pemasaran diperlukan untuk menjaga keberlanjutan usaha.

Sementara itu, BUMDes Pelita Sejahtera di Desa Gugut memperoleh Rp251.426.800 untuk peternakan ayam pedaging. Pengelolaan bibit, pakan, kesehatan ternak, hingga penentuan waktu penjualan harus diperhitungkan secara cermat agar biaya produksi terkendali dan usaha menghasilkan keuntungan.

Besarnya modal tersebut menunjukkan potensi pengembangan ekonomi desa yang menjanjikan. Namun, keberhasilan BUMDes tetap ditentukan oleh kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban usaha.

Selain mengevaluasi perencanaan bisnis, tim juga menyoroti administrasi dan pembukuan BUMDes sebagai persiapan menghadapi musyawarah desa (Musdes) pada awal tahun mendatang, termasuk penyampaian laporan pertanggungjawaban pengelolaan usaha.

Tim evaluasi terdiri atas Kasi PMKS Kecamatan Rambipuji, Maret Trisia Hesti Norcahya, serta pendamping desa Siti Komariah dan Husaimatul Mukkaromah.

Prima Kusuma Dewi menegaskan bahwa laporan pertanggungjawaban harus didukung pembukuan yang valid, konsisten, dan tertib sejak awal transaksi.

“Laporan pertanggungjawaban di Musdes mendatang bukan sekadar rutinitas atau formalitas tahunan. Itu instrumen transparansi sekaligus bukti akuntabilitas pengurus kepada warga desa. Saya minta pembukuan dilakukan secara waktu nyata dan tertib sejak awal transaksi, jangan dadakan menjelang musyawarah desa,” imbaunya.

Pembukuan yang tertib membantu pengurus memantau kondisi keuangan, menghitung biaya operasional, mengevaluasi keuntungan atau kerugian, serta menentukan langkah perbaikan ketika usaha menghadapi kendala.

Prima berharap BUMDes di Kecamatan Rambipuji berkembang menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri, profesional, dan tepercaya.

“Harapan kita bersama, BUMDes di Kecamatan Rambipuji bisa menjadi contoh lembaga ekonomi desa yang sehat, profesional, dan mandiri. Potensi modal yang terkumpul hampir Rp1,9 miliar ini sangat luar biasa. Mari kita buktikan dengan kerja nyata dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.

Evaluasi ini menegaskan bahwa keberhasilan program ketahanan pangan tidak cukup diukur dari besarnya modal yang disalurkan. Pengurus harus mampu menunjukkan kinerja usaha, tata kelola yang transparan, dan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah desa dan pendamping juga diharapkan memperkuat pembinaan serta pengawasan, disertai tindak lanjut yang jelas atas setiap persoalan yang ditemukan.

Dengan penyertaan modal Rp1,88 miliar dari tujuh desa, BUMDes di Kecamatan Rambipuji memiliki peluang memperkuat ekonomi lokal. Namun, potensi tersebut hanya dapat diwujudkan melalui perencanaan matang, pengelolaan profesional, dan akuntabilitas yang terjaga. (sai)