Dinas TPHP Jember Perkuat Pengawasan Distribusi Pupuk di Rambipuji untuk Cegah Kendala di Tingkat Petani

JEMBER, 14 MEI 2026 - Kelancaran distribusi pupuk bersubsidi tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan stok di gudang atau proses penyaluran di tingkat kios. Di lapangan, berbagai kendala kecil seperti ketidaksesuaian data, kurangnya informasi harga, hingga keterlambatan pelayanan dapat berdampak langsung terhadap kenyamanan petani saat menebus pupuk. Karena itu, pengawasan rutin terus dilakukan agar potensi kendala tersebut bisa dicegah sejak awal.

Upaya itu dilakukan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di Kecamatan Rambipuji, Rabu, 13 Mei 2026. Kegiatan dipimpin oleh Pengawas Mutu Hasil Pertanian Bidang Hortikultura DTPHP Jember, RR. Widhawati, S.P., bersama tim teknis dinas.

Sebanyak lima kios pupuk bersubsidi menjadi lokasi monitoring, yakni Bintang Mulia Tani, Sumber Rejeki, Sari Bumi Jaya, Sido Makmur, dan Mini. Kelima kios tersebut dipantau secara langsung untuk memastikan distribusi pupuk berjalan sesuai aturan dan tetap mudah diakses petani.

Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengecekan administrasi penyaluran pupuk, mencocokkan data petani dalam sistem e-RDKK, hingga memastikan ketersediaan stok pupuk di masing-masing kios. Selain itu, keberadaan papan informasi harga sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) juga menjadi perhatian penting agar petani memperoleh informasi yang jelas saat melakukan penebusan pupuk.

Monitoring ini tidak hanya dilakukan sebagai bentuk pengawasan administratif, tetapi juga sebagai langkah pencegahan agar distribusi pupuk di lapangan tetap tertib dan minim kendala. Sebab, berbagai persoalan kecil yang tidak segera diperhatikan dapat memicu kesalahpahaman di tingkat petani, terutama saat kebutuhan pupuk meningkat pada musim tanam.

Tim DTPHP juga berdialog langsung dengan pengelola kios untuk mengetahui kondisi di lapangan sekaligus memperkuat pemahaman terkait tata kelola distribusi pupuk bersubsidi. Pendekatan tersebut dinilai penting agar kios tidak hanya memahami aturan, tetapi juga memahami pentingnya pelayanan yang terbuka dan tertib bagi petani.

“Kami tidak ingin ada kendala yang membuat petani kesulitan saat menebus pupuk. Karena itu, monitoring ini dilakukan untuk memastikan pelayanan di tingkat kios berjalan tertib, terbuka, dan sesuai ketentuan,” ujar RR. Widhawati.

Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam mencegah munculnya persoalan di lapangan. Ketika harga, stok, dan mekanisme penyaluran dapat diketahui secara jelas, petani akan merasa lebih tenang dan proses distribusi pun dapat berjalan lebih lancar.

Melalui monitoring yang dilakukan secara berkala, DTPHP Kabupaten Jember berharap distribusi pupuk bersubsidi di tingkat kios dapat terus berjalan tertib, transparan, dan tepat sasaran. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga pelayanan kepada petani agar kebutuhan pupuk dapat terpenuhi dengan baik tanpa menimbulkan kendala di lapangan. (fan)