Disnaker Jember dan DPMPTSP Cari Solusi Kendala OSS untuk LPK Swasta

JEMBER, 02 JUNI 2026 - Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember melalui Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas melaksanakan koordinasi dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Jember pada Selasa 02 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai kendala yang dihadapi Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS) dalam proses pengajuan perizinan melalui sistem Online Single Submission (OSS).

Koordinasi tersebut menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Jember dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi lembaga pelatihan kerja yang berperan penting dalam pengembangan kompetensi tenaga kerja di daerah.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai permasalahan yang sering dihadapi LPKS saat melakukan pengajuan perizinan melalui OSS dibahas secara mendalam. Beberapa di antaranya terkait pemenuhan persyaratan administrasi, sinkronisasi data, serta pemahaman terhadap prosedur dan mekanisme yang berlaku dalam sistem perizinan berbasis risiko.

Melalui koordinasi ini, Disnaker Jember dan DPMPTSP berupaya membangun kesamaan persepsi serta merumuskan langkah-langkah penyelesaian agar proses perizinan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian bagi lembaga pelatihan kerja.

Instruktur Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas Disnaker Kabupaten Jember, Nadya, menyampaikan bahwa koordinasi lintas instansi menjadi langkah penting untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Koordinasi ini dilakukan untuk membantu LPKS yang mengalami kendala dalam proses pengajuan izin melalui sistem OSS. Kami ingin memastikan setiap lembaga pelatihan kerja mendapatkan pendampingan yang tepat sehingga proses administrasi dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa keberadaan LPKS memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Jember.

“Lembaga pelatihan kerja merupakan mitra pemerintah dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten dan siap kerja. Karena itu, kami berupaya memberikan dukungan melalui pendampingan dan koordinasi agar proses perizinan dapat berjalan lebih lancar dan tidak menjadi hambatan dalam pelaksanaan program pelatihan,” lanjutnya.

Kegiatan koordinasi ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antarperangkat daerah dalam memberikan pelayanan publik yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Dengan adanya komunikasi yang intensif antara Disnaker dan DPMPTSP, diharapkan berbagai kendala yang dihadapi LPKS dapat segera teratasi sehingga lembaga pelatihan kerja dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Tenaga Kerja terus berkomitmen menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan memberikan kepastian kepada masyarakat. Upaya ini diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas pelatihan kerja serta memperkuat pengembangan tenaga kerja yang kompeten dan berdaya saing di Kabupaten Jember. (awh)