Distribusi Pupuk Bersubsidi Diawasi Ketat, DTPHP Jember Perkuat Transparansi di Wirolegi
- 05 Mei 2026
- Dibaca 96 Kali
Bagikan Via:
Distribusi Pupuk Bersubsidi Diawasi Ketat, DTPHP Jember Perkuat Transparansi di Wirolegi
JEMBER, 05 MEI 2026 - Komitmen menjaga distribusi pupuk bersubsidi agar tepat sasaran kembali ditegaskan oleh Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DTPHP) Kabupaten Jember melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) di kios pupuk yang berada di Kelurahan Wirolegi, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Senin, 04 Mei 2026.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata pemerintah daerah dalam memastikan pupuk bersubsidi tidak hanya tersedia, tetapi juga dapat diakses petani secara adil, transparan, dan sesuai ketentuan. Tim teknis DTPHP turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan menyeluruh, mulai dari administrasi penyaluran, kesesuaian data dalam sistem e-RDKK, hingga kondisi riil stok pupuk di tingkat kios.
Di tengah berbagai tantangan distribusi, kios pupuk memiliki peran strategis sebagai garda terdepan yang bersentuhan langsung dengan petani. Karena itu, transparansi di tingkat kios menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Anggota tim teknis DTPHP, Bambang, menegaskan bahwa keterbukaan informasi di kios pupuk bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral kepada petani.
“Petani berhak tahu apa yang menjadi haknya. Kios harus terbuka, mulai dari stok yang tersedia sampai harga yang berlaku. Kalau semua jelas, tidak ada ruang untuk keraguan,” ujar Bambang.
Ia menambahkan bahwa monev yang dilakukan tidak hanya berfokus pada pengawasan, tetapi juga memastikan sistem distribusi berjalan dengan kepercayaan yang terbangun antara semua pihak.
“Distribusi pupuk ini bukan hanya soal barang sampai, tapi juga soal kepercayaan. Ketika petani merasa dilayani dengan jujur dan terbuka, di situlah sistem ini benar-benar bekerja,” imbuhnya.
Sementara itu, anggota tim teknis lainnya, Dewi, menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan aturan, khususnya terkait Harga Eceran Tertinggi (HET) yang harus diketahui secara luas oleh petani.
“Kami mendorong setiap kios memasang daftar harga di tempat yang mudah dilihat. Ini sederhana, tapi dampaknya besar. Petani jadi punya pegangan yang jelas saat membeli pupuk,” kata Dewi.
Ia juga menekankan bahwa pemahaman pengelola kios terhadap sistem distribusi sangat menentukan kelancaran penyaluran pupuk di lapangan.
“Kalau pengelola kios paham aturan dan menjalankannya dengan baik, maka distribusi akan lebih tertib. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi kerja bersama,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, tim juga melakukan dialog langsung dengan pengelola kios guna memberikan pembinaan serta memastikan tidak ada kendala dalam penyaluran pupuk bersubsidi. Pendekatan ini dilakukan agar kios tidak hanya menjadi objek pengawasan, tetapi juga mitra aktif dalam menjaga sistem distribusi tetap berjalan optimal.
Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan stok pupuk bersubsidi di wilayah Wirolegi dalam kondisi aman dan terkendali. Hal ini menjadi indikator bahwa distribusi berjalan sesuai harapan dan mampu memenuhi kebutuhan petani setempat.
Kegiatan monev ini sekaligus menjadi bagian dari upaya berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Jember dalam memperkuat sektor pertanian, khususnya dalam menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi yang merata dan tepat sasaran.
Melalui langkah yang konsisten dan menyentuh langsung titik distribusi, DTPHP berharap petani tidak hanya mendapatkan pupuk, tetapi juga kepastian dan rasa keadilan dalam mengaksesnya. Transparansi yang terjaga diharapkan menjadi fondasi kuat dalam mendukung produktivitas pertanian di Kabupaten Jember. (ima)