Verval Kemiskinan Ekstrem, ASN Wuluhan Turun Lapangan Perbarui Data Warga

JEMBER, 24 APRIL 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember menggelar verifikasi dan validasi (verval) data kemiskinan ekstrem secara serentak pada 18–24 April 2026. Sebanyak sekitar 22 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) diterjunkan untuk memastikan keakuratan data 97 ribu warga yang masuk kategori desil satu (miskin ekstrem).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut arahan Bupati Jember Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., guna memperbaiki basis data penerima bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Melalui verval, pemerintah ingin memastikan bahwa kondisi sosial ekonomi warga yang tercatat benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan.

Di Kecamatan Wuluhan, ASN mendapat tugas yang bervariasi, baik dari sisi jumlah kepala keluarga (KK) yang harus diverifikasi maupun wilayah pendataan. Para ASN melakukan kunjungan langsung ke rumah warga untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi riil.

Salah satu ASN Kecamatan Wuluhan, Yuni Ismardianti, menilai kegiatan ini memberi pemahaman yang lebih utuh terhadap kondisi masyarakat. “Kami bisa melihat langsung keadaan warga desil satu sekaligus mendengar keluhan mereka. Ini penting agar data yang dimiliki pemerintah benar-benar sesuai,” ujarnya, Jumat 24 April 2026.

ASN lainnya, Anik Pancawati, menambahkan bahwa pembaruan data perlu dilakukan secara berkala karena kondisi ekonomi masyarakat bersifat dinamis. “Tidak semua warga akan selamanya berada di desil satu. Karena itu, pembaruan data menjadi hal yang penting untuk memastikan bantuan tepat sasaran,” katanya.

Meski bersifat masif, pelaksanaan verval tidak mewajibkan seluruh ASN turun ke lapangan. Dalam siaran langsung melalui kanal YouTube “Wadul Guse”, Bupati Jember menyampaikan adanya pengecualian bagi ASN dengan kondisi tertentu. ASN yang sedang sakit atau hamil diperbolehkan tidak mengikuti kegiatan lapangan dengan syarat menunjukkan surat keterangan resmi.

Pemkab Jember menargetkan hasil verval ini mampu meningkatkan kualitas data kemiskinan ekstrem. Dengan data yang lebih akurat, diharapkan program bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih efektif dan tepat sasaran, sekaligus mendukung upaya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Jember.

Langkah ini juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang lebih responsif dan berbasis data. Dengan keterlibatan langsung ASN, pemerintah dapat meminimalkan potensi kesalahan data, seperti inclusion error maupun exclusion error dalam penyaluran bantuan.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi dan akurasi data menjadi kunci agar setiap program yang digulirkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh warga yang berhak menerima. (riz)