DPMD JEMBER BERSAMA BPKP EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN BUMDESMA, PERKUAT TATA KELOLA USAHA DESA

JEMBER, 12 November 2026 – Pemerintah Kabupaten Jember melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) terus mendorong penguatan tata kelola dan akuntabilitas Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma). Salah satu langkah konkret diwujudkan melalui kegiatan Paparan Hasil Sementara Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan BUMDesma Kabupaten Jember Tahun 2026.

Kegiatan yang berlangsung di Aula DPMD Kabupaten Jember, Kamis (12/11/2026), menjadi bagian penting dari rangkaian evaluasi yang sebelumnya telah dilaksanakan terhadap pengelolaan BUMDesma. Paparan tersebut bertujuan menyampaikan temuan awal, capaian, sekaligus rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan profesionalitas pengelolaan usaha desa bersama.

Kegiatan ini dihadiri tim evaluator dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Jawa Timur, yakni Mahendra, Yanti Dwi Retnani, dan Sunardi. Turut hadir Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Sosial Masyarakat (Sarpras dan PSM) DPMD Kabupaten Jember.

Dalam evaluasi tersebut, terdapat lima aspek utama yang menjadi perhatian, meliputi tata kelola kelembagaan, kinerja usaha, akuntabilitas keuangan, serta penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).

Aspek tata kelola mencakup kepatuhan terhadap regulasi, efektivitas fungsi penasihat, pelaksana operasional dan pengawas, serta transparansi pengambilan keputusan. Sementara aspek kelembagaan menitikberatkan pada legalitas badan hukum, struktur organisasi, administrasi kepengurusan, dan kapasitas sumber daya manusia.

Dari sisi usaha, evaluasi diarahkan untuk melihat pencapaian target, perkembangan unit usaha, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes), serta manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat. Adapun aspek keuangan mencakup pencatatan dan pelaporan, pengelolaan aset, serta pertanggungjawaban modal penyertaan desa.

Kepala Bidang Sarpras dan PSM DPMD Kabupaten Jember, Daris Surahmah, SE., MM., menyampaikan bahwa evaluasi ini bukan sekadar kegiatan pemeriksaan administrasi, melainkan menjadi sarana pembinaan agar BUMDesma semakin sehat, transparan, dan profesional.

"Melalui evaluasi ini, kita ingin memastikan BUMDesma dikelola dengan tata kelola yang baik, administrasi yang tertib, serta laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil evaluasi sementara ini harus menjadi bahan perbaikan bagi seluruh pengelola agar keberadaan BUMDesma benar-benar memberikan manfaat ekonomi bagi desa dan masyarakat," ungkapnya.

Melalui langkah tersebut, DPMD berharap BUMDesma semakin akuntabel, berdaya saing, dan mampu menjadi penggerak ekonomi desa yang berkelanjutan.(Ach)