DPMD Jember Terima Kunjungan Kerja DPRD Situbondo, Perkuat Sinergi Pengembangan dan Tata Kelola Desa

JEMBER, 3 Juni 2026– Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jember menerima kunjungan kerja rombongan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo pada Rabu (3/6/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPMD Kabupaten Jember tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antardaerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Rombongan DPRD Situbondo diterima langsung oleh Kepala DPMD Kabupaten Jember, Adi Wijaya, S.STP., M.Si., bersama jajaran pejabat struktural dan fungsional di lingkungan DPMD. Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi. Selain menjadi forum silaturahmi antarlembaga, kegiatan tersebut juga dimanfaatkan sebagai wadah berbagi pengalaman, informasi, dan praktik baik dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam sambutannya, Adi Wijaya menyampaikan apresiasi atas kunjungan kerja yang dilakukan DPRD Situbondo. Menurutnya, kegiatan seperti ini sangat penting dalam memperkuat koordinasi dan membangun jejaring kerja sama antardaerah guna mendukung pembangunan desa yang semakin maju dan mandiri.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kunjungan kerja DPRD Kabupaten Situbondo ke DPMD Kabupaten Jember. Forum ini menjadi kesempatan yang sangat baik untuk saling bertukar pengalaman, berdiskusi mengenai berbagai tantangan yang dihadapi desa, sekaligus berbagi solusi dan inovasi yang telah diterapkan di masing-masing daerah,” ujarnya.

Adi Wijaya menjelaskan bahwa pembangunan desa saat ini menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, pemerintah desa, lembaga legislatif, serta seluruh elemen masyarakat agar berbagai program pembangunan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran yang cukup, tetapi juga dipengaruhi oleh kualitas tata kelola pemerintahan, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, serta kemampuan desa dalam mengembangkan potensi yang dimiliki.(ach)