DPRD Kabupaten Situbondo Lakukan Kunjungan Kerja ke Satpol PP Kabupaten Jember

Jember – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Jember menerima kunjungan kerja dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo pada Selasa, 20 Januari 2026, bertempat di Ruang Kerja Kepala Satpol PP Kabupaten Jember. Kegiatan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB hingga 12.30 WIB.

Kunjungan kerja tersebut dibuka dan dipimpin langsung oleh Kepala Satpol PP Kabupaten Jember, didampingi Sekretaris Satpol PP serta jajaran struktural di lingkungan Satpol PP Kabupaten Jember. Kegiatan ini menjadi forum diskusi dan pertukaran informasi terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi penegakan peraturan daerah serta optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dalam kunjungan tersebut, DPRD Kabupaten Situbondo melakukan perbandingan terkait PAD yang dimiliki Kabupaten Jember, sekaligus menggali informasi mengenai dampaknya terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Jember secara umum. Diskusi ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penguatan kebijakan daerah di Kabupaten Situbondo.

Selain itu, DPRD Kabupaten Situbondo juga meminta gambaran prosedur dan mekanisme penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) yang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Jember, termasuk sinergitas dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu terkait, guna menciptakan ketertiban umum tanpa mengabaikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat.

Topik lain yang turut dibahas adalah progres Jember Food Street, di mana DPRD Kabupaten Situbondo melenisik lebih lanjut mengenai konsep, pelaksanaan, serta dampaknya terhadap penataan kota dan pemberdayaan pelaku usaha mikro di Kabupaten Jember.

Pada kesempatan tersebut, Satpol PP Kabupaten Jember juga memaparkan capaian kinerja selama periode tahun 2025, dengan fokus pada kontribusi Satpol PP dalam mencegah potensi kerugian PAD Kabupaten Jember, khususnya melalui kegiatan operasi bersama penertiban reklame ilegal dan reklame yang telah habis masa berlakunya.

Melalui kunjungan kerja ini, diharapkan terjalin sinergi dan kolaborasi antardaerah dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan, penegakan peraturan daerah, serta optimalisasi pendapatan daerah demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.