Gandeng Kemenag dan Setkab Jember, Dinsos PPPA Optimalkan SOP Pelayanan dan Perlindungan Anak

JEMBER, 03 AGUSTUS 2026 – Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA) Kabupaten Jember terus berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan bagi seluruh lapisan masyarakat. Langkah nyata ini diwujudkan melalui gelaran Forum Konsultasi Publik (FKP) terkait Monitoring, Evaluasi, dan Peninjauan Standar Pelayanan di Aula Dinsos PPPA, Jalan Kalimantan, Senin 03 Agustus 2026.

Forum ini menjadi sarana strategis untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan 14 komponen standar pelayanan publik. Aspek yang ditinjau meliputi kepastian dasar hukum, kemudahan persyaratan, efisiensi alur prosedur, kejelasan jangka waktu, keandalan sarana dan prasarana, hingga penguatan pengelolaan pengaduan dan jaminan keselamatan layanan.

Sekretaris Dinsos PPPA Kabupaten Jember, Sri Rahayu Wilujeng, S.E., M.M., menegaskan bahwa penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi prioritas utama instansi, terutama pasca-penggabungan struktur DP3AKB ke dalam Dinsos per Januari 2026. Penyesuaian ini dilakukan agar seluruh alur layanan semakin responsif, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat saat ini.

"Pelayanan publik adalah amanah yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Peninjauan kembali SOP lama menjadi krusial agar integrasi organisasi ini menghasilkan layanan yang lebih cepat, tepat, dan transparan," ujar Sri Rahayu.

Ia juga menekankan komitmen Dinsos PPPA untuk mewujudkan lingkungan pelayanan yang inklusif dan ramah bagi kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas. Keterbatasan fasilitas yang ada saat ini dipastikan menjadi catatan evaluasi penting untuk segera dibenahi.

Sinergi dan kolaborasi antarinstansi turut memperkuat forum ini. Perwakilan Bagian Organisasi Sekretariat Kabupaten (Setkab) Jember, Muhammad Fadilah, memberikan apresiasi serta masukan konstruktif terkait penataan alur layanan dan optimalisasi data sarana-prasarana, khususnya pada pusat layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP).

Di sisi lain, dukungan juga datang dari Kepala Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Jember, Santoso. Ia menyambut baik langkah koordinatif Dinsos PPPA dalam penanganan layanan Dispensasi Kawin (Diska) guna menekan angka pernikahan dini secara legal, transparan, dan prosedural.

Menanggapi masukan tersebut, Kepala Bidang Perlindungan Anak Dinsos PPPA, Sugeng Riyadi, menyatakan kesiapannya untuk memperkuat koordinasi lintas sektoral bersama Kemenag Jember. Langkah harmonisasi ini diharapkan dapat menyatukan pemahaman regulasi serta memastikan perlindungan anak di Kabupaten Jember berjalan makin optimal. (rou)