Genjot Serapan Pajak Daerah, Camat Ajung Gelar Monev PBB-P2 di Desa Pancakarya

JEMBER, 02 OKTOBER 2026 – Pemerintah Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember, terus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) PBB-P2 yang digelar di Kantor Desa Pancakarya, Kecamatan Ajung, Kamis 01 Oktober 2026. Kegiatan dipimpin Camat Ajung Andri Purnomo bersama jajaran tim kecamatan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Pemerintah Desa Pancakarya. Kepala Desa Pancakarya menghadirkan bendahara desa dan kepala seksi (kasi) yang menangani administrasi serta penagihan pajak di tingkat desa.

Kehadiran perangkat desa tersebut menjadi bagian penting dalam evaluasi capaian realisasi PBB-P2 sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi petugas pemungut pajak di lapangan.

Dalam pertemuan itu, tim kecamatan bersama pemerintah desa melakukan pengecekan data secara rinci. Data target PBB-P2 tahun berjalan disandingkan dengan realisasi penerimaan pajak yang telah disetorkan.

Sejumlah kendala turut dibahas, mulai dari wajib pajak yang bekerja di luar kota, perubahan status kepemilikan tanah yang belum diikuti kelengkapan administrasi, hingga tingkat kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak.

Camat Ajung Andri Purnomo menekankan pentingnya percepatan pelunasan PBB-P2. Ia mengapresiasi kinerja Pemerintah Desa Pancakarya, tetapi meminta pendekatan kepada masyarakat terus diperkuat.

"PBB-P2 ini bukan sekadar kewajiban administratif atau beban bagi masyarakat, melainkan urat nadi dari keberlanjutan pembangunan daerah kita. Dana yang terkumpul dari pajak ini pada akhirnya akan dikembalikan lagi ke desa dan masyarakat dalam bentuk pembangunan infrastruktur jalan, pendidikan, perbaikan fasilitas kesehatan, serta pelayanan umum lainnya yang dampaknya bisa langsung dirasakan,” kata Andri.

Ia juga meminta perangkat desa lebih proaktif memanfaatkan waktu yang tersisa untuk mengejar realisasi penerimaan PBB-P2.

“Saya meminta kepada kepala desa beserta jajaran bendahara dan kasi untuk tidak lelah melakukan sistem jemput bola ke bawah. Berikan edukasi dan pemahaman yang humanis kepada warga,” ujarnya.

Andri juga meminta pemerintah desa segera menginventarisasi persoalan administrasi perpajakan yang ditemukan di lapangan. Hal itu terutama menyangkut data Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang tidak valid, tercatat ganda, atau tidak sesuai dengan objek maupun wajib pajak.

“Jika ditemukan kendala administratif di lapangan seperti data SPPT yang tidak valid, ganda, atau salah sasaran, segera lakukan inventarisasi agar pemutakhiran data bisa segera diproses ke dinas terkait,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Pancakarya menyatakan siap menindaklanjuti arahan Camat Ajung. Pemerintah desa akan menggerakkan seluruh elemen kewilayahan untuk bersama-sama mengoptimalkan penerimaan PBB-P2.

Langkah tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian target pajak sekaligus memperkuat kontribusi Desa Pancakarya terhadap kelancaran program pembangunan di Kabupaten Jember. (ar)