Genjot Transparansi, Bapenda dan BPKAD Jember Matangkan Anggaran 2027 Lewat SIPD-RI

JEMBER, 16 JULI 2026 – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui transparansi pengelolaan keuangan. Langkah ini diwujudkan dengan partisipasi aktif Bapenda dalam desk anggaran penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027.

Kegiatan yang diinisiasi oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jember ini berlangsung di Aula Bapenda pada Kamis, 16 Juli 2026. Agenda strategis ini diikuti oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi menyelaraskan dokumen anggaran dengan arah kebijakan pembangunan daerah.

Dalam forum tersebut, Bapenda bersama Tim Bidang Anggaran BPKAD membahas secara intensif seluruh usulan program. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap program kerja selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta mendukung prioritas pembangunan Bupati Jember.

Selain penyelarasan program, desk anggaran ini berfokus pada penelitian detail terkait kode rekening dan klasifikasi belanja. Seluruh dokumen wajib terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) guna meminimalkan kesalahan administrasi maupun teknis.

Kepala Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah Bapenda Jember, Didik Eko Pramono, S.E., M.S.I., menegaskan bahwa proses ini merupakan tahapan krusial dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang sehat.

"Kami memastikan seluruh program Bapenda tidak hanya patuh pada regulasi dan plafon anggaran, tetapi juga efektif. Target utamanya adalah memberikan manfaat nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat Jember," ujar Didik.

Melalui sinergi kuat antara BPKAD dan seluruh OPD, Pemerintah Kabupaten Jember terus mendorong pengelolaan anggaran yang transparan dan tepat sasaran. Hasil akhir dari desk anggaran ini diharapkan mampu melahirkan perencanaan berkualitas, sehingga setiap rupiah anggaran daerah dapat dioptimalkan untuk pembangunan dan pelayanan masyarakat. (na)