Gus Fawait Ajak Warga Gumukmas Sebarluaskan Program Pemerintah dan Manfaatkan Wadul Gus'e

JEMBER, 11 NOVEMBER 2026 – Bupati Jember Dr. Muhammad Fawait, S.E., M.Sc., mengajak masyarakat untuk aktif menyebarluaskan informasi program pemerintah sekaligus melaporkan kendala pelayanan publik melalui kanal pengaduan Wadul Gus'e. Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Bunga Desaku di Balai Desa Mayangan, Kecamatan Gumukmas, Selasa 10 November 2026.

Pertemuan tersebut melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pedagang keliling atau mlijo, serta kelompok tani. Dalam kesempatan itu, Gus Fawait meminta masyarakat ikut membantu pemerintah menyampaikan informasi mengenai sejumlah program agar semakin banyak warga mengetahui dan memanfaatkannya.

Beberapa program yang disosialisasikan meliputi Universal Health Coverage (UHC), layanan pencetakan kartu tanda penduduk (KTP) di kantor kecamatan, serta program Mlijo Cinta.

“Saya meminta masyarakat ikut membantu menyebarluaskan informasi mengenai program-program pemerintah, seperti UHC, layanan pencetakan KTP di kecamatan, dan Mlijo Cinta,” ujarnya.

Selain sosialisasi program, Bupati Jember juga meminta masyarakat tidak ragu melaporkan apabila menemukan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya, warga diminta membayar ketika mengurus KTP atau tidak mendapatkan pelayanan saat berobat ke Puskesmas.

“Jika menemukan kendala atau keluhan dalam pelayanan publik, misalnya diminta membayar saat mengurus KTP atau tidak mendapatkan pelayanan di Puskesmas, silakan laporkan melalui Wadul Gus'e,” tegasnya.

Melalui pertemuan Bunga Desaku, pemerintah daerah membuka ruang komunikasi secara langsung dengan masyarakat. Kehadiran pelaku UMKM, pedagang mlijo, dan kelompok tani menjadi bagian dari upaya menjangkau berbagai kelompok masyarakat sekaligus menyampaikan informasi program pemerintah.

Partisipasi masyarakat dalam menyebarluaskan informasi dan melaporkan kendala pelayanan diharapkan dapat membantu pemerintah mengetahui kondisi di lapangan. Masukan tersebut juga dapat menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh informasi mengenai program pemerintah, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaannya. (za)