Gus Fawait Ingin Program Pemkab Jember Tersampaikan hingga ke Pondok Pesantren

JEMBER, 11 NOVEMBER 2026 – Bupati Jember Muhammad Fawait atau Gus Fawait menjelaskan secara langsung terkait Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) kepada para kyai, bu nyai, serta pengasuh pondok pesantren se-Kecamatan Gumukmas.

Penjelasan tersebut disampaikan dalam agenda Bunga Desaku yang berlangsung di Pendopo Praja Mukti, Kantor Kecamatan Gumukmas, Selasa malam, 10 November 2026.

Di hadapan para pengasuh pondok pesantren, Gus Fawait memaparkan bahwa FKPP dibentuk sebagai wadah komunikasi yang dapat menjembatani kebutuhan pondok pesantren dengan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Menurutnya, selama ini masih terdapat keterbatasan informasi dan komunikasi antara pemerintah dengan kalangan pondok pesantren, termasuk terkait perizinan operasional maupun akses terhadap berbagai program pemerintah.

Ia mengungkapkan, pengalaman tersebut menjadi salah satu alasan dibentuknya FKPP agar seluruh pondok pesantren bisa mendapatkan akses informasi secara lebih merata.

"Sebelum saya menjadi anggota DPRD, ada beberapa kesulitan untuk masuk kepada golongan tertentu, terutama terkait persoalan izin operasional dan program-program pemerintah. Kita memiliki keterbatasan informasi," ungkap Gus Fawait.

Karena itu, ia menginginkan FKPP menjadi forum yang mampu melebur seluruh kepentingan tanpa adanya ego sektoral antarkelompok maupun antarlembaga.

Melalui forum tersebut, informasi dari berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) akan disampaikan kepada kalangan pesantren. Bahkan, Pemkab Jember berencana membagikan informasi mengenai program-program pemerintah daerah yang akan dijalankan pada 2027 mendatang.

"Semua informasi yang ada di masing-masing OPD, bahkan rencana kami pada 2027, program Pemkab Jember akan kami bagikan melalui Forum Komunikasi Pondok Pesantren untuk disebarluaskan ke pondok-pondok pesantren," jelasnya.

Dengan demikian, para pengasuh pesantren diharapkan mengetahui berbagai program yang dapat diakses, baik dari pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat.

Gus Fawait mencontohkan salah satu program yang telah dijalin melalui kerja sama dengan pemerintah pusat, yakni SMK Go Global. Menurutnya, informasi mengenai program semacam itu perlu diketahui kalangan pesantren agar bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan.

Selain sebagai pusat informasi program pemerintah, FKPP juga diharapkan menjadi sarana bagi Pemkab Jember untuk mengetahui kondisi dan kesulitan yang dihadapi para kyai serta pengasuh pondok pesantren.

Ia mencontohkan, apabila terdapat pengasuh pondok pesantren yang sakit dan membutuhkan pelayanan kesehatan, pemerintah daerah dapat membantu mengawal akses pelayanan hingga ke puskesmas maupun rumah sakit.

"Manfaat lain dari FKPP ini, ketika ada kyai yang sakit atau mengalami kesulitan, kami bisa membantu mengantarkan dan mengawal sampai ke puskesmas maupun rumah sakit. Tetapi kami membutuhkan informasi mengenai kondisi mereka," terangnya.

Menurutnya, komunikasi yang terbangun melalui FKPP akan memudahkan pemerintah daerah mengetahui kebutuhan pesantren sekaligus berbagai persoalan yang dialami para pengasuhnya.

Untuk mendukung kelancaran komunikasi tersebut, Gus Fawait juga berharap nantinya terbentuk grup WhatsApp khusus para pengasuh pondok pesantren.

Melalui grup tersebut, berbagai informasi mengenai program Pemkab Jember maupun pemerintah pusat dapat dibagikan secara langsung sehingga lebih cepat diterima oleh masing-masing pondok pesantren.

Ustad Yaser Arafat, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Ampel, Desa Gumukmas, menyampaikan bahwa masih terdapat pengasuh pondok pesantren yang belum memahami secara mendalam apa itu FKPP serta manfaat keberadaannya.

Karena itu, penjelasan langsung dari Bupati Jember tersebut diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para pengasuh pesantren mengenai tujuan pembentukan FKPP dan bagaimana forum tersebut dapat dimanfaatkan sebagai jembatan komunikasi dengan pemerintah.

Sementara itu Camat Gumukmas Chairul Dwi Tjahjanto menyampaikan, FKPP diharapkan hubungan komunikasi antara pemerintah daerah dan kalangan pondok pesantren semakin terbuka, sehingga informasi program, pelayanan, serta berbagai kebutuhan pesantren dapat tersampaikan dengan lebih baik. (rir)