Kinerja Ekonomi Kabupaten Jember Tahun 2025 Tunjukkan Tren Positif dan Berkelanjutan

JEMBER, 06 APRIL 2026 - Kabupaten Jember mencatatkan capaian kinerja ekonomi yang menggembirakan sepanjang tahun 2025. Berbagai indikator strategis menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, mulai dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, hingga lonjakan nilai investasi.

Capaian ini menjadi bukti nyata efektivitas kebijakan pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah secara terukur dan berkelanjutan.

Dari sisi fiskal daerah, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp1,058 triliun atau sebesar 91,73 persen dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1,154 triliun. Capaian ini dinilai cukup optimal, terlebih diraih tanpa adanya kenaikan pajak dan retribusi daerah.

Bahkan secara tahunan, PAD Kabupaten Jember mengalami lonjakan signifikan sebesar 36 persen, dari Rp774,16 miliar pada tahun sebelumnya menjadi Rp1,58 triliun pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber pendapatan secara inovatif dan efisien.

Dalam mendukung optimalisasi PAD tersebut, Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Sekretariat Daerah turut mengambil peran strategis. Bagian ini berkontribusi dalam perumusan kebijakan PAD, khususnya pada komponen retribusi pemakaian kekayaan daerah, pengelolaan aset wilayah, serta penguatan kerja sama daerah yang berkaitan dengan potensi kewilayahan.

Selain itu, Tapem juga berfokus pada penguatan administrasi kewilayahan, pelaksanaan otonomi daerah, serta fasilitasi kerja sama antar daerah.

Kepala Bagian Tata Pemerintahan, Rachman Hidayat, S.Sos, menyampaikan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan strategis pemerintah daerah. “Bagian Tata Pemerintahan ikut berperan aktif dalam perumusan kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten,” ujarnya, Senin 06 April 2026.

Pada sektor makroekonomi, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Jember tahun 2025 tercatat sebesar 5,47 persen berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) yang mencapai Rp66,33 triliun.

Angka tersebut merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir serta melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur sebesar 5,33 persen dan nasional sebesar 5,11 persen. Struktur perekonomian daerah masih didominasi oleh sektor pertanian dengan pertumbuhan sebesar 3,30 persen, diikuti sektor industri pengolahan sebesar 7,53 persen, serta sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 4,98 persen.

Di bidang sosial, angka kemiskinan Kabupaten Jember berhasil ditekan hingga mencapai 8,67 persen atau setara dengan 216.760 jiwa. Capaian ini merupakan angka terendah dalam satu dekade terakhir dan berada di bawah rata-rata kemiskinan Provinsi Jawa Timur yang sebesar 9,50 persen.

Penurunan ini menunjukkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan melalui pendekatan pengurangan beban pengeluaran masyarakat serta peningkatan pendapatan per kapita.

Sementara itu, dari sisi investasi, Kabupaten Jember juga menunjukkan performa yang impresif. Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM per 19 Januari 2026, nilai investasi pada tahun 2025 meningkat sebesar 70,2 persen, dari Rp1,51 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp2,57 triliun.

Peningkatan ini didorong oleh kontribusi 457 unit usaha baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA), dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 9.888 orang.

Komposisi investasi didominasi oleh sektor tersier sebesar 68,9 persen, disusul sektor sekunder sebesar 28,3 persen, dan sektor primer sebesar 2,9 persen. Capaian tersebut bahkan melampaui target investasi yang ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029 sebesar Rp1,85 triliun, dengan realisasi mencapai 139 persen dari target.

Secara keseluruhan, berbagai capaian tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Jember berada pada jalur pembangunan yang tepat. Sinergi antara kebijakan fiskal, penguatan sektor riil, serta peningkatan iklim investasi, yang juga didukung oleh peran aktif perangkat daerah seperti Bagian Tata Pemerintahan, telah memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pemerintah daerah diharapkan terus menjaga momentum ini guna mendorong kesejahteraan masyarakat secara lebih merata di masa yang akan datang. (zee)