Komisi D DPRD Jember Soroti Pungutan Sekolah, Dispendik Tegaskan Pentingnya Transparansi Pendidikan

JEMBER, 19 AGUSTUS 2026 – Upaya memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan dan berpihak kepada masyarakat menjadi salah satu perhatian dalam rapat antara Dinas Pendidikan Kabupaten Jember dengan Komisi D DPRD Kabupaten Jember. Rapat tersebut digelar di Gedung DPRD Kabupaten Jember, Selasa, 18 Agustus 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Arief Tjahyono, Sekretaris Dinas Pendidikan Muhammad Hafid, jajaran seluruh kepala bidang (Kabid), serta unsur bidang kurikulum Dispendik Jember. Pertemuan bersama Komisi D DPRD Jember tersebut membahas berbagai hal berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, termasuk pengelolaan sekolah dan upaya memastikan layanan pendidikan dapat berjalan sesuai aturan.

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam rapat adalah mengenai pungutan di lingkungan sekolah. Perwakilan Komisi D DPRD Jember menegaskan agar tidak terjadi pungutan yang membebani peserta didik maupun orang tua, terutama masyarakat dari keluarga kurang mampu.

Perwakilan Komisi D, Alfian Andri Wijaya, menyampaikan bahwa sekolah harus menjadi tempat yang memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh anak untuk memperoleh pendidikan. Karena itu, segala bentuk pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan harus menjadi perhatian bersama.

“Jangan sampai ada pungutan apa pun di sekolah. Kasihan masyarakat yang kurang mampu. Jangan sampai persoalan biaya menjadi beban bagi orang tua dan akhirnya berdampak kepada anak-anak dalam mendapatkan pendidikan,” tegas Alfian Andri Wijaya.

Menurutnya, pengawasan terhadap pengelolaan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah atau DPRD, tetapi juga membutuhkan partisipasi masyarakat. Masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan apabila menemukan persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember Arief Tjahyono menegaskan komitmen Dispendik untuk terus membuka ruang pengaduan masyarakat. Ia menyebut keberadaan platform Wadul Gus e dapat menjadi sarana penting bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai persoalan yang ditemukan, termasuk jika terdapat dugaan pungutan di sekolah.

“Kalau ada pungutan, langsung lapor ke Wadul Gus e. Platform ini sudah sangat bagus bagi masyarakat Jember, apalagi di dunia pendidikan. Dengan adanya wadah ini, semua bisa ikut mengoreksi dan mendorong transparansi,” ujar Arief Tjahyono.

Arief menilai keterlibatan masyarakat melalui kanal pengaduan menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola pendidikan yang lebih terbuka. Menurutnya, kritik, masukan, maupun laporan dari masyarakat dapat menjadi bahan evaluasi bagi Dinas Pendidikan untuk memperbaiki pelayanan.

Ia juga menekankan bahwa sekolah harus mampu memberikan pelayanan pendidikan secara profesional dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Pengelolaan sekolah, termasuk berkaitan dengan pembiayaan, harus dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan takut untuk melapor jika menemukan sesuatu yang memang tidak sesuai. Kami membutuhkan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mengawasi dunia pendidikan. Transparansi bukan hanya tugas pemerintah, tetapi menjadi tanggung jawab kita bersama,” lanjut Arief.

Rapat tersebut juga menjadi ruang bagi jajaran Dispendik Jember untuk menyampaikan berbagai program dan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Komisi D DPRD. Kehadiran Sekdin Muhammad Hafid, seluruh Kabid, serta unsur kurikulum menunjukkan bahwa pembahasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan unsur teknis di lingkungan Dinas Pendidikan.

Sementara itu, Komisi D DPRD Jember mendorong agar komunikasi antara legislatif dan Dinas Pendidikan terus diperkuat. Koordinasi dinilai penting agar berbagai persoalan yang muncul di lapangan dapat segera diketahui dan dicarikan solusi. (hz)